Masyarakat Kaltim Antusias Manfaatkan Program Pemutihan Denda dan Tunggakan Pajak

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Program pemutihan denda dan tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) mendapat tanggapan positif dari masyarakat Provinsi Kalimantan Timur.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim mencatat hanya dalam kurun waktu 3 jam di hari pertama usai libur panjang hari raya 2025 sudah ada ribuan kendaraan tercatat memanfaatkan 'THR' dari Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud tersebut.

Kepala Bapenda Kaltim, Ismisti, mencatat sedari Pukul 09.00 WITA hingga Pukul 11.30 WITA telah ada 7.900 kendaraan telah dibayarkan pajaknya.

Baca juga: 3 Jam Dibuka Program Pemutihan Denda dan Tunggakan Pajak di Kaltim, Pendapatannya Rp 2 Miliar Lebih

"7.900 kendaraan itu data se Kaltim. Karena semua data terkoneksi secara online. Dari jumlah pendapatan pajak kita senilai Rp2,7 miliar," ungkap Ismiati ditemui di Kantor Samsat Samarinda, Selasa (8/4/2025).

Pihaknya mengakui di hari pertama dinas sudah sangat banyak pemilik kendaraan yang datang untuk memanfaatkan program tersebut.

"Ada yang nunggak bertahun-tahun diputihkan semua. Jadi mereka hanya bayar pajak kendaraan bermotor mereka untuk 2025 ini. Makanya masyarakat kita sangat antusias memanfaatkan progtam Gartispol ini," ujar Ismiati.

Bahkan pihaknya harus menurunkan seluruh karyawan untuk membantu proses pembayaran.

Tidak hanya itu, beberapa unit mobil Samsat keliling juga ikut diturunkan untuk memberi layanan kepada masyarakat.

"Untuk Samarinda saja dalam wkatu 3 jam sudah hampir dua ribu lebih yang membayar pajak," bebernya.

Ia juga menegaskan Samsat mendukung gerakan pembayaran non tunai. Oleh sebab itu seluruh pegawai yang diturunkan bertugas memandu masyarakat melakukan pembayaran pajak secara Mobile Banking (M-Banking).

Ismiati menegaskan Pemprov Kaltim ingin meringankan beban masyarakat melalui pemutihan pajak dan denda tersebut.

Selain itu di 2025 ini Bapenda sudah mulai melakukan clean dan clear data jumlah kendaraan bermotor di Kaltim yang aktif.

"Karena pasti banyak kendaraan yang masih terdata tapi ternyata sudah pindah, rusak atau bahkan sudah tidak ada lagi," pungkasnya. (*)