Sekjen Gerindra Ungkap Sikap Politik PDIP setelah Pertemuan Megawati dan Prabowo, Pujian PKS

TRIBUNKALTIM.CO - Pertemuan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto, Senin (7/4/2025) menimbulkan spekulasi terkait sikap politik partai banteng moncong putih ini. 

Pertemuan Prabowo dan Megawati ini terjadi di rumah Ketua Umum PDIP tersebut di Jalan Teuku Umar, Jakarta. 

Pertemuan Prabowo dengan Megawati yangsudah direncanakan sejak lama ini kemudian memunculkan spekulasi terkait sikap politik PDIP yakni bergabung dengan koalisi pendukung Pemerintah. 

Terlebih lagi, pertemuan Megawati dan Prabowo yang berlangsung selama lebih kurang setengah jam itu dilakukan menjelang Kongres PDIP.

Baca juga: Pasca Pertemuan Megawati–Prabowo, Sekretaris PDIP Kaltim: Belum Ada Arahan Apa-Apa

Namun soal bergabungnya Prabowo dan Megawati dalam satu kapal, ditepis Sekjen Gerindra Ahmad Muzani.

PDI Perjuangan memastikan tetap berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sebelumnya, langkah PDIP menjadi spekulasi setelah Prabowo bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, pada Senin (7/4/2025) malam.

Pertemuan antara Presiden Prabowo dan Megawati merupakan agenda yang sudah lama dibicarakan.

Menurut Muzani, pertemuan ini dilakukan dalam rangka silaturahmi pada momen Lebaran.

Pihak Gerindra dan PDIP memastikan bahwa partai yang berlambang banteng itu tetap berada di luar koalisi pemerintahan, meski kedua tokoh nasional tersebut telah bertemu.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menegaskan, PDIP tidak akan masuk dalam barisan koalisi pendukung pemerintah.

Muzani menyatakan posisi PDIP masih di luar koalisi pemerintahan, namun akan memberikan dukungan kepada pemerintahan Presiden Prabowo.

Muzani mengakui jadwal yang padat kedua belah pihak, membuat pertemuan Presiden Prabowo dan Megawati baru dapat terlaksana pada Senin (7/04/2025) lalu.

Dalam pertemuan itu, Megawati menyampaikan bahwa PDIP dapat berperan memperkuat pemerintahan, namun bukan sebagai bagian dari koalisi.

Baca juga: Gerindra Kaltim Sambut Positif Pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden RI Prabowo Subianto 

“Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat,” ujar Muzani, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/4/2025).

“Karena itu, jika dianggap perlu, silakan menggunakan PDIP sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi,” tambah dia.

Muzani menambahkan, pernyataan Megawati menunjukkan bahwa PDIP tetap menaruh harapan besar kepada Presiden Prabowo untuk mengedepankan kepentingan rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Jadi pada prinsipnya, Ibu Megawati tetap berharap agar masa kepresidenan Pak Prabowo bisa efektif.

Sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara, (beliau) menggunakan kekuatannya untuk kepentingan rakyat dan bangsa,” ujar Ketua MPR itu.

Politikus PDIP, Mohamad Guntur Romli, menyebut, Megawati tetap menjalin komunikasi baik dengan Prabowo, meskipun PDIP memilih tetap berada di luar pemerintahan.

“Ibu Megawati dalam banyak kesempatan sering mengatakan, beliau merasa tidak punya hambatan untuk terus melakukan komunikasi dan silaturahmi dengan Presiden Prabowo, meski posisi politik PDI Perjuangan saat ini masih berada di luar pemerintahan,” kata Guntur Romli, Rabu (9/4/2025).

Politikus PDIP, Guntur Romli menyebut Prabowo-Megawati membahas banyak hal mulai dari perang dagang AS dan Tiongkok, konflik Israel dengan negara Arab hingga permasalahan global warming.

Keduanya juga sepakat terus berkomunikasi dan koordinasi terkait permasalahan nasional dan internasional.

Baca juga: Tak Diberitahu saat Prabowo Temui Megawati, Ini Tanggapan Jokowi

PKS Puji Sikap Megawati

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memuji pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri yang dinilai sangat baik bagi Indonesia.

Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri mengatakan, saat ini, semua pihak memang perlu berkolaborasi untuk menyukseskan program pemerintahan Prabowo Subianto.

"Sikap yang baik dari Bu Mega. Kondisi Indonesia sekarang memang perlu semua pihak berkolaborasi menyukseskan program pemerintahan Pak Prabowo," kata Mabruri saat dikonfirmasi, Kamis (10/4/2025).

PKS berharap pertemuan kedua tokoh ini menjadi energi yang positif untuk bangsa.

Namun, PKS juga tidak masalah jika PDIP memutuskan untuk tetap berada di luar koalisi pendukung pemerintahan Prabowo.

"(PDIP) di luar atau di dalam pemerintahan tidak masalah," ucap dia.

Diketahui, Prabowo dan Megawati bertemu di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Senin (7/4/2025) malam lalu.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pertemuan berlangsung selama 1,5 jam, di mana Prabowo dan Megawati juga sempat berbicara empat mata.

“Ya kalau menyatukan visi saya enggak tahu persis.

Tapi bertukar pikiran yang mendalam tentang bagaimana masa depan Indonesia itu pasti,” ujar Dasco saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (8/4/2025) malam.

Dasco menyebutkan, salah satu topik yang dibicarakan kedua tokoh tersebut adalah upaya pemerintah dalam menghadapi situasi global.

Ia mengatakan, Megawati berbagi pengalamannya ketika mengatasi krisis yang terjadi di Indonesia pada masa kepemimpinannya.

"Ya sebenarnya kan lebih bagaimana menghadapi situasi global yang pada saat ini juga banyak menimpa negara-negara lain dan kedua tokoh saling bertukar pikiran dan juga bertukar pengalaman,” kata Dasco.

“Apalagi Ibu Megawati kan berpengalaman juga memimpin Indonesia di waktu yang lalu juga menghadapi saat-saat yang kurang lebih juga ada masa-masa krisis,” ujar dia.

Pengamat Singgung Kepentingan Politik

Harapan PDIP tetap berada di posisi oposisi diungkapkan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan.

Ia menilai, keberadaan PDIP sebagai oposisi sangat penting untuk menjaga keseimbangan demokrasi di Indonesia.

Menurut Djayadi, jika PDIP bergabung ke koalisi pemerintah, konstelasi demokrasi di Indonesia menjadi tidak imbang karena seluruh partai politik berada di pihak pemerintah.

“Itu berdampak buruk untuk jangka panjang, demokrasi menjadi tidak imbang, pemerintahan menjadi seperti pemerintahan satu partai yang super gemuk,” ujar Djayadi, Rabu. 

Pengamat politik Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi menilai selain masih dalam suasana Idulfitri, pertemuan ini terjadi karena baik Prabowo maupun Megawati memiliki kepentingan politik masing-masing.

Prabowo dinilai membutuhkan aliansi atau dukungan politik yang lebih luas, sementara Megawati membutuhkan jaminan agar Kongres PDIP tidak diintervensi oleh pemerintah.

Baca juga: Analisa Pengamat, Pesan Penting dari Pertemuan Megawati dan Prabowo, Kongres PDIP hingga Geng Solo

(*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram

Artikel ini telah tayang di kompas.com, kompas.tv dan TribunJabar.id dengan judul Posisi PDIP di Pemerintahan Terungkap Setelah Spekulasi Seusai Pertemuan Prabowo dengan Megawati.