Pemkot Balikpapan Tak Ingin Gegabah soal Program Makan Bergizi Gratis, Ini Alasannya

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN  — Pemerintah Kota Balikpapan memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto terus berjalan dan akan terus dikembangkan secara bertahap.

Program ini menjadi salah satu bentuk komitmen daerah dalam mendukung upaya peningkatan gizi anak-anak dan pengentasan stunting sejak dini.

Wakil Walikota Balikpapan, Bagus Susetyo, menegaskan bahwa Pemkot tetap berkomitmen untuk menjalankan program tersebut dengan penuh tanggung jawab dan perencanaan matang.

"Program MBG tetap kita monitor dan terus kita kembangkan. Ada beberapa hal yang harus dikoordinasikan, baik dari sisi prosedur maupun pelaksanaannya di lapangan," ujar Bagus saat ditemui di Balai Kota, Kamis (17/4).

Ia menjelaskan, meskipun program ini menjadi prioritas nasional, Pemerintah Kota tidak ingin terburu-buru dalam menjalankannya tanpa kesiapan yang memadai.

Baca juga: Kadisdikbud Klaim Makan Bergizi Gratis di Balikpapan Berjalan Lancar, Kini Masuk Tahap Kedua

"Kita tidak ingin gegabah. Kalau dipaksakan tanpa persiapan, nanti malah tidak berjalan dengan lancar. Sebelumnya kita sempat dibantu TNI dan Polri, dan itu sudah menunjukkan hasil yang positif," tambahnya.

Saat ini, program MBG kata dia telah diterapkan di tiga titik sekolah di Balikpapan, masing-masing dengan jumlah peserta didik sekitar 3.000 anak. Penerapan dilakukan secara bertahap dan diawasi ketat agar kualitas serta standar gizi tetap terjaga.

Bagus mengungkapkan, pelaksanaan tahap selanjutnya direncanakan akan digelar pada 18 April dengan cakupan wilayah yang diperluas.

"Kemungkinan besar tanggal 18 besok akan ada lagi pelaksanaan MBG dengan jangkauan lebih luas," ungkapnya.

Namun begitu, pelaksanaan program tetap menyesuaikan dengan kesiapan teknis dan regulasi yang berlaku. Pengadaan dan distribusi makanan harus memenuhi standar gizi dan melewati prosedur yang sah.

"Pemerintah pusat sudah menyampaikan bahwa MBG ini program prioritas, dan dananya sudah disiapkan. Tapi tetap perlu legalitas dan prosedur yang jelas agar pelaksanaannya akuntabel," jelasnya.

Selain menyiapkan pelaksanaan, Pemkot juga tengah melakukan pendataan lembaga pendidikan tambahan yang layak dijadikan lokasi baru program MBG. Seluruh proses ini berada dalam koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tingkat provinsi.

Bagus menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak agar program ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial semata, melainkan betul-betul membawa manfaat jangka panjang.

Baca juga: Tidak Dibayar Hampir Rp 1 Miliar, Dapur Mitra Program Makan Bergizi Gratis Tutup

"Kami ingin hasilnya dirasakan langsung oleh anak-anak. Jangan sampai program ini hanya sekadar simbolis. Ini soal masa depan generasi," tegasnya.

Ia juga mengajak masyarakat, orang tua murid, dan pihak sekolah untuk ikut berperan dalam mengawasi dan memastikan program berjalan transparan serta tepat sasaran.

"Harapannya, program MBG ini menjadi bagian dari gerakan nasional dalam menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas SDM sejak dini. Apalagi, kita sudah sahkan Peraturan Daerah Kota Layak Anak yang sejalan dengan semangat MBG," pungkasnya.(*)