Andi Harun Pastikan SPMB 2025 di Samarinda Bebas KKN, Masyarakat Lapor jika Temukan Praktik Pungli

Menurut Andi Harun, semangat dari regulasi baru ini adalah mewujudkan sistem penerimaan siswa yang transparan, bebas KKN, dan anti-diskriminasi bagi semua kelompok masyarakat.

“Mudah-mudahan kita bisa jadi contoh. Kita juga masih ada kekurangan, tapi ungkapan bijak mengatakan ‘kita harus belajar dari kesalahan-kesalahan kita sebelumnya’. Kalau tidak bisa secara keseluruhan, kita mulai evaluasi diri dan melangkah lebih baik dari sebelumnya,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda melalui Kabid Pembinaan SMP, Wahiduddin, menyatakan bahwa secara substansi SPMB memang tidak jauh berbeda dari PPDB, namun pendekatannya lebih inklusif dan merata.

“Ada beberapa pendekatan yang diubah agar semua anak mendapatkan hak belajar. Jadi berdasarkan domisili, aspek prestasi, semua diberi fasilitas. Terutama afirmasi bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, juga kita beri porsi lebih besar,” jelas Wahiduddin.

Ia juga menambahkan bahwa jalur afirmasi makin diperkuat meskipun angka kemiskinan menurun, karena pemerintah ingin memperluas akses pendidikan. Hal itu turut didukung dengan dibukanya akses Sekolah Rakyat pada tahun ini.

“Sekolah Rakyat itu baru dibuka akses untuk SMP dan SMA, masih terbatas. Itu sifatnya boarding, kita akan kerja sama dengan pihak yang memiliki asrama. Salah satunya yang sedang kita bidik adalah SMA Plus Melati,” sebutnya.

Seperti tahun sebelumnya, Wahiduddin memastikan bahwa masyarakat tetap bisa menyampaikan pengaduan atau laporan melalui laman resmi SPMB Samarinda. 

“Seperti tahun lalu, langsung menggunakan web SPMB Samarinda,” tutupnya. (*)