DPRD dan Pemkot Balikpapan Sepakat Rancangan RPJMD 2025–2029, Kesehatan dan Banjir Jadi Sorotan

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan bersama Pemerintah Kota menggelar Rapat Paripurna yang membahas tentang rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Kegiatan ini dilaksanakan di gedung parkir klandasan pada Senin sore (21/4) sebagai tonggak awal penentuan arah pembangunan kota selama lima tahun mendatang.

Dalam kegiatan ini, masing-masing fraksi DPRD kota Balikpapan memberikan tanggapan sebelum akhirnya dilakukan acara penandatanganan nota kesepahaman secara terbuka dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), anggota DPRD, hingga stakeholder lainnya.

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Wali Kota Balikpapan dan unsur pimpinan DPRD, yakni Yono Suherman, Muhammad Taqwa, dan Budiono.

Baca juga: Pembangunan Gedung Baru DPRD Balikpapan Masuki Tahap Akhir, Ditarget Rampung Tahun Ini

Dalam penyampaian pandangannya, Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, menegaskan bahwa pelayanan kesehatan harus menjadi prioritas utama.

Ia mendorong agar Pemkot menjamin layanan kesehatan gratis untuk seluruh masyarakat, dengan mencakup 148 jenis penyakit umum.

“Kita ingin seluruh kategori penyakit bisa ditangani secara gratis, agar sejalan dengan kebijakan pusat bahwa kesehatan adalah hak dasar masyarakat,” ujar Yono.

Tak hanya itu, DPRD juga mendorong adanya penambahan fasilitas kesehatan di setiap kelurahan, termasuk pembangunan puskesmas di wilayah yang belum terjangkau.

Menurut Yono, perlu adanya payung hukum yang kuat untuk menjamin keberlanjutan seluruh program kesehatan dalam RPJMD.

Selain sektor kesehatan, persoalan banjir juga menjadi perhatian serius DPRD. Wilayah-wilayah rawan seperti Kiasampal disebut masih menjadi langganan genangan yang mengganggu kehidupan warga dan menghambat aktivitas ekonomi.

“Banjir ini bukan cuma urusan lingkungan, tapi juga ekonomi. Kalau tak ditangani serius, aktivitas masyarakat bisa lumpuh,” ucap Yono.

Isu air bersih juga kembali mencuat, menyusul banyaknya keluhan warga terhadap kualitas dan distribusi air PDAM. DPRD mendesak agar Pemkot membuka sumber air baru dan memperbaiki jaringan distribusi, agar seluruh warga Balikpapan mendapatkan akses air bersih yang layak.

Demi memastikan kesiapan layanan, DPRD berencana menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan seluruh rumah sakit di Balikpapan, baik negeri maupun swasta.

Tujuannya adalah menyelaraskan kerja sama dengan BPJS Kesehatan dan memperkuat sistem layanan kesehatan terpadu di kota ini.

Yono juga menekankan pentingnya sinkronisasi RPJMD dengan program-program dari pemerintah pusat dan provinsi, agar kebijakan daerah bisa berjalan selaras dan saling mendukung.