Biaya Pembelian Rumah MBR Program Gratispol Kaltim, Warga Ajukan Kredit ke Perbankan

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Biaya gratis untuk administrasi kepemilikan rumah menjadi salah satu yang diusung oleh Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud dan Wagub Kaltim, Seno Aji dalam program Gratispol Kalimantan Timur. 

Soal skema biaya admin gratis untuk pembelian rumah bagi masyarakat syaratnya, berpenghasilan rendah di bawah gaji Rp8 juta per bulan.

Program populis Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur, Seno Aji ini mulai dilakukan pemetaan agar dapat berjalan paling tidak pada Mei 2025.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera), Aji Muhammad Fitra Firnanda, menjelaskan soal skema gratispol biaya administrasi kepemilikan rumah.

Baca juga: 5 Penyakit dalam Cek Kesehatan Gratispol Gubernur Kaltim Rudy Masud, Dibuka hingga Jam 9 Malam

“Sebagai leading sector ya, kita akan start di Mei untuk administrasi kepemilikan rumah dari biaya provisi, notaris, hingga administrasi lain,” katanya, Selasa (22/4/2025) di Samarinda, Kalimantan Timur. 

Persoalan administrasi yang biasanya dibebankan pada masyarakat, untuk bisa memiliki rumah idaman juga akan ditanggung.

“Jadi Rp8 juta hingga Rp10 juta yang nanti ditanggung di program Gratispol ini,” tegas Nanda, sapaan akrabnya.

Masyarakat nantinya jika akan mengajukan kredit ke perbankan yang bekerjasama dengan pemerintah, segera diproses oleh pihaknya.

Skemanya, jika perbankan menyetujui kredit rumah yang ditaksir dan sudah melalui segala proses verifikasi, Bank akan berkoordinasi dengan Dinas PUPR–Pera. 

Baca juga: Ini Alasan Peluncuran Program Gratispol Kaltim Bertepatan dengan Perayaan Hari Kartini 2025

“Jadi bukan warga yang ke kami. Bank yang sudah bekerja sama akan meneruskan nantinya ketika kredit sudah mereka setujui,” ujarnya.

Terkait target jumlah penerima di tahun 2025 ini, Dinas PUPR–Pera mengungkapkan ada kuota 1.000 rumah yang akan mendapat bantuan dari skema program Gratispol ini. 

Jika kuotanya lebih, maka nantinya ditambahkan alokasi anggaran di APBD perubahan 2025 atau murni tahun 2026 nantinya. 

Rentang target penerima setiap tahunnya, melihat dari tahun–tahun sebelumnya yang menyentuh seribuan warga yang sudah terbantu, menjadi dasar Dinas PUPR-Pera mengambil rata–rata transaksi rumah MBR sebagai patokan. 

“Rata–ratanya sekitar 1.700 transaksi rumah MBR per tahunnya, jadi kami patokannya juga melihat tahun–tahun sebelumnya,” kata Nanda.

Baca juga: BREAKING NEWS: Hari Kartini 2025, Gubernur Kaltim Rudy Masud akan Resmikan Program Gratispol

Sebagai informasi, untuk daftar Bank yang bekerjasama sendiri, Dinas PUPR–Pera Kaltim tengah menghimpun beberapa perbankan daerah serta swasta agar bekerjasama dalam program biaya gratis untuk administrasi kepemilikan rumah tersebut. (*)