Pemkot Samarinda Beri Bantuan Korban yang Diduga Kena BBM Oplosan tanpa Tunggu Hasil Uji Lab

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Tanpa menunggu hasil uji laboratorium ataupun koordinasi dari Pertamina, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menuntaskan penyaluran bantuan kepada warga yang menjadi korban dugaan BBM oplosan. 

Dalam kurun waktu sepekan, sebanyak 1.356 unit kendaraan tercatat menerima bantuan uang tunai senilai Rp300 ribu per unit, dengan total anggaran yang digelontorkan mencapai sekitar Rp400 juta.

Di tengah absennya koordinasi dari pihak Pertamina, Walikota Samarinda, Andi Harun menegaskan bahwa pemerintah kota mengambil langkah cepat dan konkret demi meringankan beban masyarakat Samarinda, meski bantuan yang diberikan dinilai belum tentu memenuhi ekspektasi semua pihak.

“Setelah kita laksanakan selama seminggu, kita berikan bantuan kepada warga yang terkena dampak. Sampai pada hari terakhir itu pada hari Sabtu 19 April, sekitar 1.356 kendaraan. Jadi tinggal dikalikan saja, Rp300 ribu, kurang lebih Rp400-an juta,” ujar Walikota Andi Harun pada Selasa (22/4/2025).

Baca juga: Kisah Aipda Kiswanto, Ps Kanit Reskrim Meninggal Usai Duel Tangan Kosong dengan Penimbun BBM Ilegal

Ia mengakui bahwa nilai bantuan mungkin tidak memuaskan semua pihak.

Namun, menurutnya, langkah ini adalah bentuk konkret kepedulian pemerintah daerah terhadap keresahan warganya yang mengalami kerusakan kendaraan akibat dugaan BBM tercemar.

“Mungkin tidak memuaskan, tidak menggambarkan kepuasan demi warga atau siapapun. Tapi itulah yang kita lakukan untuk membantu warga,” katanya.

Terkait tindak lanjut investigasi, Wali Kota menyebut pihaknya masih menunggu hasil uji laboratorium dari lembaga independen yang dinilai kredibel.

“Untuk uji lab, kita masih menunggu. Kita menguji melalui lembaga yang, insyaallah, kredibel. Nanti pada saat selesai akan kita umumkan ke publik,” tambahnya.

Baca juga: Cerita Warga Balikpapan Mobilnya Kena Dugaan BBM Oplosan, Ada Cairan Hitam dan Berlumut

Menariknya, hingga program bantuan berakhir, Andi Harun menegaskan bahwa tidak ada koordinasi resmi dari pihak Pertamina terhadap pemerintah kota.

Namun Pemkot berharap masyarakat bisa segera mendapatkan kepastian dan keadilan melalui hasil investigasi menyeluruh terhadap penyebab utama insiden BBM yang merugikan banyak warga

“Kami melaksanakan apa yang bisa kami laksanakan, itulah yang bisa maksimal kami lakukan, yaitu memberi bantuan," bebernya.

"Sejak kejadian sampai hari ini, seingat saya Pertamina tidak ada berkoordinasi dengan Pemkot, tetapi kita melihat ada koordinasi dengan Pemprov. Saya kira itu yang bisa diberi keterangan,” pungkasnya.

(*)