Usulan Pemakzulan Wapres Gibran oleh Purnawirawan TNI, Ini Respons Parpol, Ketua MPR hingga Pengamat

Pasalnya, tekanan semacam itu akan selalu muncul di negara demokrasi.

"Para purnawirawan jenderal itu sebagai kelompok penekan, memang dibolehkan melakukan tekanan terkadap pemerintah. Hal itu sah di negara demokrasi," ucap Jamiluddin.

Baca juga: Peran Gibran Disebut Makin Kecil di Pemerintahan Prabowo, Ray Rangkuti Ungkap 4 Tandanya

Dengan begitu, selama Gibran tak melakukan pelanggaran saat bertugas, maka usulan pemakzulan itu tak akan berkembang liar, apalagi mengganggu stabilitas politik.

Namun, jika Gibran melakukan pelanggaran, maka bukan tidak mungkin usulan itu akan berkembang pesat hingga dapat mengganggu stabilitas nasional.

"Jadi, aspirasi para purnawirawan itu jangan dianggap berlebihan, apalagi dinilai mau merebut kekuasaan. Aspirasi mereka cukup ditampung di MPR, dan dilihat apakah permintaan pemakzulan wapres memenuhi syarat. Bila tidak, tentu MPR bisa menjelaskannya kepada para purnawirawan dan rakyat Indonesia," tuturnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Respons Parpol, Ketua MPR, hingga Pengamat soal Usulan Pemakzulan Wapres Gibran

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram