Pemkab Kutai Kartanegara Nyatakan Siap Kawal Program Tiga Juta Rumah Prabowo-Gibran

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur menyatakan komitmen penuh dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah yang menjadi prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis Perumahan-Pedesaan di Kantor Kemendagri, Kamis (1/5/2025).

Rakor yang dibuka oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah ini menekankan pentingnya kerja sama lintas pemerintah untuk mempercepat penyediaan rumah yang layak bagi masyarakat. 

Baca juga: Berhadiah Rumah dan Umroh, Pemkab Kukar Kembali Siapkan Hadiah untuk Kafilah Juara MTQ Kaltim

Pada forum itu, Kukar menjadi salah satu daerah yang tampil menonjol dengan pendekatan progresif dalam mendukung target tiga juta rumah secara nasional.

“Kami tidak sekadar mendukung. Kukar sudah lebih dahulu menjalankan pembangunan rumah layak melalui program RTLH di pedesaan,” tegas Sunggono, Kamis (1/5/2025).

Ia mengungkapkan, pembangunan rumah layak di Kukar kini diperluas dengan strategi yang lebih terintegrasi melalui Badan Kerja Sama Desa (BKKD).

Hal ini dilakukan agar prosesnya menyentuh langsung kebutuhan masyarakat desa.

Dengan langkah tersebut, Kukar bukan hanya menjadi penonton dalam program nasional ini. Melainkan menjadi pemain aktif yang turut mempercepat target hunian layak di seluruh pelosok negeri.

Baca juga: Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pemkab Kukar Siapkan 12 Ribu Hektare Lahan untuk Kawasan Industri

“Bupati Kukar memberi perhatian besar terhadap perluasan akses rumah layak. Kita ingin desa punya kendali lebih besar dalam membangun rumah yang aman dan sehat bagi warganya,” tambahnya.

Program Tiga Juta Rumah sendiri merupakan bagian dari ASTA CITA, delapan cita-cita pembangunan yang menekankan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat. 

Di dalamnya, hak atas perumahan yang layak menjadi pondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Melalui sinergi antara pusat dan daerah, seperti yang ditunjukkan Kukar, pemerintah pusat berharap percepatan pembangunan perumahan dapat dilakukan lebih merata dan berkelanjutan. 

Baca juga: Pemkab Kukar Siapkan Lahan 25 Hektare untuk 2 Sekolah Rakyat

Dalam ekosistem ini, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berperan sebagai pusat penggerak.

Sementara daerah seperti Kukar hadir sebagai ujung tombak pelaksana di lapangan. (*)