Dampak Adanya Pergeseran APBD 2025 di Kutai Timur Kaltim, Program Bupati Harus Disesuaikan

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2025 di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur belum berjalan maksimal lantaran beberapa hal yang menghambat.

Masalah utamanya pada tahun ini, adanya pergeseran anggaran berdasarkan kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait efisiensi anggaran.

Pasalnya, adanya pergeseran APBD 2025, semua program yang telah disusun sejak tahun 2024, secara otomatis harus disesuaikan. 

"Selain itu misalnya Pak Bupati baru dilantik bulan Februari, otomatis program beliau yang harus disesuaikan, kita menyesuaikan visi misi beliau, RPJMD yang disusun, yang seperti itu kita harus sesuaikan," ujar Kabag Administrasi Pembangunan (Adpem) Insan Bowo Asmoro, Rabu (7/5/2025).

Baca juga: Bangun Fasilitas dengan APBD Kutim, Kapolda Kaltim Minta Polres Beri Layanan Terbaik

Oleh sebab itu, APBD Kutai Timur hanya terserap dari sisi operasional seperti gaji dan tunjangan pegawai saja.

Padahal secara normal, pada triwulan pertama serapan APBD itu minimal sebesar 15 persen dan triwulan kedua minimal 40 persen.

Akan tetapi dengan adanya starting realisasi APBD Kutim 2025 yang tertunda, sehingga target minimal sekitar 30 persen sudah termasuk kategori bagus.

"Minimal 30 persen di triwulan 2 itu sudah bagus, bisa mengcover triwulan 1 dan 2, kita usahakan target seperti itu," ujarnya.

Evaluasi Realisasi APBD Kutim 2024

Bowo juga menyampaikan realisasi APBD Kutai Timur di tahun 2024 mencapai 86 persen secara keseluruhan.

Ia mengaku pencapaian serapan tersebut bisa lebih jika dana tersedia.

Baca juga: 7 Poin Masukan Fraksi Partai Golkar Kutim terhadap Proyeksi APBD Kutim Rp9,1 Triliun

Pasalnya, APBD Kutim 2024 di Kutai Timur sebesar Rp 14 triliun, tetapi Pemkab Kutim memiliki hutang sebesar Rp 1,3 triliun.

"Kenapa kemudian kita berhutang, kita sudah mau nagih ternyata duitnya tidak ditransfer dari pusat, coba seandainya Rp 1,3 triliun kita bayar semua, kalau duit kita ada tidak mungkin ada hutang, dan prosentase kita diatas 86 persen," pungkasnya.

(*)