DPRD Balikpapan Minta Masyarakat Awasi Pelayanan sampai di Kelurahan

TRIBUNKALTIM.CO,BALIKPAPAN - Komisi I DPRD Kota Balikpapan menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pelayanan publik di tingkat kecamatan dan kelurahan. 

Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari kajian menyeluruh untuk merespons keluhan masyarakat terhadap lambannya proses administrasi dan layanan sosial seperti BPJS.

Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Muhammad Najib, mengatakan bahwa keterlambatan pelayanan tidak selalu disebabkan oleh kelalaian petugas. 

“Kita tidak bisa menyalahkan langsung jika pelayanan lambat. Bisa jadi petugas tidak memahami regulasi terbaru,” ujarnya, Jumat (16/5/2025).

Menurut Najib, pelatihan atau bimbingan teknis (Bimtek) bagi aparatur pelayanan publik merupakan hal yang mendesak.

Baca juga: Anggota DPRD Balikpapan Sebut Pemasangan CCTV di Sekolah Solusi Efektif Tingkatkan Keamanan Siswa

Ia menekankan bahwa pemahaman petugas terhadap aturan yang terus berkembang sangat menentukan kelancaran pelayanan di lapangan.

Selain peningkatan kompetensi SDM, Komisi I juga mendorong masyarakat untuk aktif mengawasi kualitas pelayanan yang diterima.

Najib menyampaikan bahwa peran masyarakat sangat penting dalam mendorong perbaikan sistem pelayanan pemerintah.

Najib memberi contoh bahwa pengurusan BPJS gratis kelas 3 bisa selesai dalam satu hari di beberapa kelurahan, namun di tempat lain justru mengalami penundaan. 

Kajian ini merupakan bagian dari langkah DPRD dalam memperbaiki efektivitas sistem pelayanan publik di Balikpapan.

Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab lambatnya pelayanan yang tidak selalu berkaitan dengan jumlah tenaga kerja.

Baca juga: Cek Kesehatan Lansia Kini Bisa di Posyandu, DPRD Balikpapan Sambut Perluasan Layanan

Dengan adanya pelatihan rutin dan pengawasan aktif dari masyarakat, Komisi I berharap pelayanan publik bisa berjalan lebih efisien dan merata di seluruh wilayah kota.

“Masyarakat perlu kritis, laporkan jika ada pelayanan yang lambat,” tegas politisi PDI Perjuangan itu. (*)