Berita Balikpapan Terkini

Pemkot dan DPRD Balikpapan Dukung Tuntutan Driver Online, Siap Kirim Perwakilan ke Jakarta

Pemerintah Kota Balikpapan bersama DPRD mendukung penuh terhadap tuntutan para driver online roda empat yang tergabung dari seluruh Balikpapan

Penulis: Dwi Ardianto | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO/DWI ARDIANTO
AKSI DEMO - Aksi demo ratusan driver online se Kota Balikpapan, Selasa (20/5/2025), Aksi ini terkait penyeragaman tarif sesuai dengan SK Gubernur dan penghapusan sistem jam slot yang selama ini sangat menyulitkan pengemudi online di lapangan di depan Kantor Pemkot Balikpapan (TRIBUNKALTIM.CO/DWI ARDIANTO) 

TRIBUNKALTIM.CO,BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan bersama DPRD mendukung penuh terhadap tuntutan para driver online roda empat yang tergabung dari seluruh Balikpapan.

Dukungan itu disampaikan setelah perwakilan driver menyuarakan aspirasi terkait ketimpangan tarif dan sistem jam slot yang dinilai merugikan.

Ketua KNPI Kota Balikpapan Andrie Afrizal yang juga menjadi juru bicara para driver online menegaskan bahwa, aksi ini bukan untuk menuntut kenaikan tarif, melainkan kejelasan soal pendapatan yang semakin tidak seimbang.

"Aksi teman-teman driver bukan menuntut kenaikan tarif, tapi menuntut kejelasan soal pendapatan mereka. Bayangkan, masyarakat bayar Rp30.000, tapi driver hanya terima Rp6.000. Padahal seharusnya pembagian mitra adalah 80:20, tapi kenyataannya pihak aplikator mengambil lebih dari 70 persen," ungkap Andrie, Senin (20/5/2025).

Baca juga: Viral! Detik-detik Demo Ojek Online di Depan Kantor Pemkot Balikpapan, Tetap Aksi Meski Hujan

Andrie juga menyampaikan bahwa para driver mendesak adanya penyeragaman tarif sesuai dengan SK Gubernur dan penghapusan sistem jam slot yang selama ini sangat menyulitkan pengemudi online di lapangan.

Menurutnya, Pemkot dan DPRD Balikpapan telah berkomitmen membantu menyuarakan aspirasi ini ke tingkat pusat.

"Dari Ketua DPRD Kota Balikpapan, kita sudah sepakat akan mengirimkan 10 perwakilan driver online langsung ke Jakarta, ke Kementerian Perhubungan dan DPR RI untuk memperjuangkan hak-hak driver dari Balikpapan," tegasnya.

Baca juga: Dampak Pertamax Kosong di Balikpapan Bagi Ojek Online, Terpaksa Nonaktifkan Aplikasi

Aksi ini mendapat simpati dari masyarakat Balikpapan yang ikut mempertanyakan keadilan sistem pembagian tarif dalam layanan transportasi online. (*)

 

 

Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved