Respons Dedi Mulyadi saat Dijuluki 'Mulyono Jilid II' hingga 'Gubernur Pencitraan'

"Ketika koleganya dari anggota DPRD Purwakarta tidak mau menemui demo-demo buruh, dia temuin. Ramai terjadi perdebatan sangat sengit gitu ya, tetapi setelah demo itu dia justru populer karena berani mendebat dan sekaligus mengajak dialog mereka yang kontrak."

"Setelah itu dia maju sebagai kepala daerah kan dan sukses," papar Burhan.

Burhan menegaskan, seorang Jokowi tidak bisa seperti Dedi Mulyadi dalam hal berdialog seperti peristiwa dengan buruh itu.

"Sesuatu yang kalau kita bayangkan seorang Pak Jokowi agak beda. Pak Jokowi itu kan lebih banyak senyum, kalau ditanya, 'Ya kok tanya saya' gitu kan," kata Burhan.

Sebaliknya, kata Burhan, Dedi Mulyadi juga tidak mungkin bersikap seperti Jokowi yang sedikit bicara.

"Itu enggak mungkin pernyataan itu keluar dari KDM. KDM pasti menjawab," jelasnya.

Salah satu faktor perbedaan Dedi Mulyadi dengan Jokowi adalah latar aktivismenya di kampus.

"Karena latar belakangnya juga beda kan. Pak Jokowi latar belakang aktivismenya waktu mahasiswa di mapala, KDM aktivis murni ini, dia aktivis di HMI, aktif di organisasi kemudaan," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia.

Dedi Mulyadi Disebut Ingin Buat Sistem Kerajaan di Jabar

Gubernur Dedi Mulyadi disebut ingin buat sistem kerajaan di Jawa Barat sehingga tak butuh DPRD.

Belakangan heboh kabar fraksi PDIP yang memilih walk out saat rapat paripurna di Bandung beberapa hari lalu.

Fraksi PDIP, Doni Maradona itu tampak menyoroti kebijakan yang dibuat oleh Dedi Mulyadi.

Disebutkan Doni, Dedi Mulyadi seperti akan memberlakukan sistem kerajaan di Jawa Barat.

Doni menyinggung ucapan Dedi Mulyadi soal kepemimpinan raja di zaman kerajaan dulu.

Baca juga: Duduk Perkara Gubernur Dedi Mulyadi Bikin Fraksi PDIP DPRD Jabar Walk Out saat Sidang Paripurna

Doni menyindir jika Dedi Mulyadi menginginkan sistem kerajaan diberlakukan di Jawa Barat, maka DPRD memang tidak perlu ada.