Balikpapan Krisis Pertamax, GMNI Minta Pemkot Evaluasi Pengawasan Distribusi BBM

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat Balikpapan dihadapkan pada masalah kesulitan memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax. 

Melihat kondisi ini di lapangan, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dari Universitas Balikpapan memberikan masukan kepada pemerintah Kota Balikpapan untuk segera evaluasi distribusi BBM. 

Hal ini diutarakan melalui Raihan, Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Komisariat Hukum Uniba kepada TribunKaltim.co via sambungan WhatsApp pada Rabu (21/5/2025). 

Dia mendesak kepada pemerintah Kota Balikpapan untuk segera melakukan evaluasi dalam pengawasan distribusi BBM jenis Pertamax di Kota Balikpapan.

Baca juga: 4 Tuntutan GMNI Balikpapan soal Proyek Tol IKN-Balikpapan, Soroti Ganti Rugi hingga Lingkungan

Raihan menegaskan, permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat serius. Sebab jika tidak segera teratasi akan menimbulkan dampak berkelanjutan yang merugikan masyarakat Kota Balikpapan itu sendiri.

“Masalah distribusi BBM jenis Pertamax ini adalah PR yang sangat besar, kami rasa ini harus menjadi perhatian khusus pemerintah Kota Balikpapan untuk secepatnya mengevaluasi pengawasan distribusi BBM di Balikpapan," tegasnya. 

Jangan sampai ini berlarut-larut. "Yang jelas ini akan menimbulkan dampak  berkelanjutan merugikan masyarakat jika tidak segera diselesaikan,” beber Raihan.

Menurut Raihan, permaslahan ini adalah wajah ironi bagi Kota Balikpapan yang dikenal dengan sebutan kota minyak, namun masyarakat Kota Minyak ini sendiri sulit dalam akses Bahan Bakar Minyak jenis Pertamax.

Baca juga: Pertamina Beber Penyebab Pertamax Kosong di Balikpapan Kaltim, Kini Sedang Stock Opname 

“Tentu kita semua paham bahwa sejatinya Balikpapan dikenal dengan julukan Kota Minyak, sejarah mengakui itu hingga hari ini, tapi apa kemudian ironi warga sendiri mengalami kesulitan akan ketersediaan Bahan Bakar Minyak, seharusnya ini jadi tamparan,” papar Raihan. 

Selain itu, kata Raihan, tidak hanya pada BBM jenis Pertamax, namun juga jenis Pertalite yang menurutnya ketersediaan BBM jenis Pertalite ini seakan “disengaja” untuk dibatasi.

Menurutnya, hal ini jelas mengganggu perekonomian masyarakat, terkhusus 
ketergantungan akan bahan bakar minyak sangat berpengaruh pada mata pencaharian masyarakat Kota Balikpapan.

“Jelas bahan bakar minyak sangat berpengaruh dalam roda perekonomian masyarakat Balikpapan, yang ingin pergi ke kantor, yang ingin berdagang, kawan-kawan transportasi online, juga umum, mahasiswa ingin berkuliah, ibu-ibu ingin ke pasar, semuanya akan terhambat. Ini sangat mengancam perekonomian masyarakat, sehingga ini hal yang krusial jika tidak segera dituntaskan,” beber Raihan.

Baca juga: Cek Harga BBM Pertamina Hari Ini 21 Mei 2025, Pertamax, Pertalite hingga Solar Dipatok Harga Segini

Ia kembali menekankan kembali, permasalahan BBM ini dapat teratasi melalui evaluasi akan pengawasan, ia menganggap perlu ada komunikasi yang sinkron antara pemerintah dengan stakeholder terkait.

Sebab pertanggungjawaban ada pada pemerintah dengan penyedia serta 
distributor.

Secepatnya pemerintah harus mengadakan rapat dengan stakeholder terkait di dalamnya yang meliputi distributor maupun penyedia itu sendiri, sidak semua outlet SPBU, dan hadirkan transparansi hasil evaluasi itu pada publik.