Stunting di Bontang Turun Drastis Jadi 12 Persen, Neni: Data Kami Valid dan Hasil Sensus

TRIBUNKALTIM.CO,BONTANG – Pemerintah Kota Bontang berhasil menurunkan angka prevalensi stunting secara signifikan.

Hasil operasi timbang yang digelar selama dua bulan terakhir menunjukkan penurunan dari 20,6 persen pada Agustus 2024 menjadi 12 persen atau 1.219 anak per Mei 2025.

Walikota Bontang, Neni Moerniaeni, mengatakan penurunan ini hasil dari sensus data secara langsung di seluruh posyandu yang melibatkan dokter gizi dan spesialis anak.

“Ini data valid, karena kita lakukan sensus. Kalau BPS itu survei, sedangkan kita langsung dengan anamnesis dan observasi lapangan oleh tenaga ahli,” kata Neni di Rumah Jabatan Wali Kota, Senin (26/5/2025).

Dari total 10.047 balita di 15 kelurahan, 1.752 balita tercatat memiliki tubuh pendek, dan 191 di antaranya mengalami gizi kurang.

Baca juga: Penguatan Peran Kader Posyandu dan RT di Balikpapan untuk Pengentasan Stunting

Namun, dari jumlah tersebut, sebanyak 880 balita tergolong pendek karena faktor genetik, bukan stunting.

“Jadi anak yang benar-benar stunting itu hanya 1.219 atau 12 persen. Ini hasil dari operasi timbang dan diagnosa dokter anak. Kami data langsung dan valid, bukan estimasi,” tegasnya.

Sementara itu Kelurahan dengan jumlah balita terbanyak yakni Loktuan (1.253 anak), disusul Gunung Elai (903 anak), dan Belimbing (807 anak). Operasi timbang ini berhasil menyasar 99,94 persen balita di Bontang.

Sebagai upaya intervensi lanjutan, Pemkot mengalokasikan Rp 4 miliar untuk program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita dan ibu hamil. Sebanyak 142 posyandu di seluruh kelurahan telah disiapkan untuk menyalurkan bantuan tersebut.

“Jumlah ibu hamil bermasalah juga kami data, ada 360 orang. Semua sudah kita siapkan intervensinya, termasuk pemberian makanan dengan kalori cukup, protein tinggi, dan susu,” ujar Neni.

Baca juga: Kasus Stunting di Balikpapan Masih Tinggi, Partisipasi ke Posyandu Rendah Jadi Tantangan Pencegahan

Program PMT akan dimulai pada Juli hingga September 2025, dan setiap porsi makanan senilai Rp 32 ribu.

Pemkot juga menjadwalkan evaluasi per tiga bulan, guna memantau efektivitas program dan menyampaikan datanya ke BPS dan pemerintah pusat.

“Setiap 3 bulan kita evaluasi lagi. Kita ingin pastikan anak-anak Bontang tumbuh sehat dan kuat,” tutupnya. (*)