Pakar Tata Kota Unmul Sebut Atasi Persoalan Banjir di Samarinda Harus Dilakukan Multisektor

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Peristiwa banjir yang terus melanda Kota Samarinda, bukan hanya soal kebijakan yang ditetapkan Pemerintah, tetapi faktor geografis juga menjadi permasalahan utama banjir yang kerap terjadi di Kota Tepian.

Hal itu disampaikan oleh, Dr Warsilan, Pakar Tata Kota ia menjelaskan kondisi daratan di Kota Samarinda hampir sejajar dengan permukaan Sungai Mahakam. Hal ini bahkan sudah terjadi sejak dahulu kala, bahkan banyak pakar sejarah yang telah memvalidasi hal tersebut.

"Sehingga pasang surut air laut itu menjadi faktor utama lainnya. Air tidak akan menggenang (di Samarinda) kalau air laut sedang surut. Tapi kalau sedang pasang, maka beresiko terjadinya genangan air (banjir di Kota Samarinda), ditambah dengan curah hujan tinggi," ungkapnya, Sabtu (31/5/2025.

Baca juga: Cegah Praktik "Lewat Jendela", Pemkot Samarinda Perketat Pengawasan SPMB 2025 dengan Tim Khusus

Jika dibandingkan Kota Balikpapan dan Samarinda, kata dia Balikpapan lebih tinggi diatas permukaan ketimbang Kota Samarinda. 

"Balikpapan beda jauh tingginya, airnya ngalir, cuman rendah ke laut, Samarinda ngalir juga namun pada posisi air laut tidak pasang, kalau pada posisi air pasang ya resiko, apalagi dipicu dengan musim hujan," ungkapnya. 

Pasang surut air laut juga menjadi faktor utama lainnya. Selain itu, kerusakan lingkungan, tata kelola ruang perkotaan, infrastruktur drainase yang tidak terintegrasi, dan kesadaran masyarakat akan lingkungan juga menjadi faktor yang mempengaruhi banjir di Samarinda.

Dr Warsilan, mengatakan faktor kombinasi itu yang membuat Samarinda sulit terlepas dari persoalan klasik (banjir). Banjir yang selalu terjadi saat hujan dan pasangan air Sungai Mahakam.

"Banjir diakibatkan pemanfaatan karena pertambahan jumlah penduduk. Ditambah dengan maraknya industri pertambangan, pembangunan perumahan, pelemahan fungsi hutan, dan kesadaran masyarakat tentang lingkungan. Seperti tidak membuang sampah sembarang," ujarnya. 

Untuk mengatasi banjir di Samarinda, peran pemerintah sangat penting dalam mengatur tata kelola pembangunan, pengembalian fungsi hutan, memberantas aktivitas tambang ilegal, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, dan mendisiplinkan kebiasaan buruk masyarakat tentang buang sampah dan menjaga lingkungan sekitar. 

Partisipasi masyarakat juga memiliki peran penting dalam penyelesaian banjir di Samarinda.

"Tinggal dikomitmen pemerintah dan partisipasi masyarakat. Kalau khusus infrastruktur peningkatan drainase sudah mulai dan sejauh ini baik dan ada hasil, meski belum tuntas. Tata ruang itu harus terkendali harus sesuai. Jangan diganggu. Itu utama kalau konsisten bisa terkendali," ungkapnya. 

Pengajar S2 Ilmu Lingkungan di Universitas Mulawarman itu mengatakan Penyelesaian banjir bukan serta-merta menghilangkan fenomena alam tersebut. Pengentasan banjir di Samarinda bukan berarti menghilangkan fenomena alam tersebut, tetapi memanajemen genangan air sehingga tidak menggenang lama dan berdampak buruk pada kehidupan masyarakat dan perputaran ekonomi. 

"Penanganan ini harus dilakukan multisektor, mulai dari pemerintah kota, provinsi hingga ke kementerian. Bahkan partisipasi masyarakat juga memiliki peran penting," Pungkasnya. (*)