Tanggapan Ketua PGRI Balikpapan Terkait keputusan MK Gratiskan SD dan SMP Swasta dan Negeri

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) kota Balikpapan, Puguh Birowo, SPd. MPd menyebut, diantara puluhan sekolah di Kota Beriman, 50 persen diantaranya tergolong sekolah menengah kebawah. 

Ia membeberkan, sekolah-sekolah tersebut sangat bergantung pada iuran sekolah untuk biaya operasional hingga biaya gaji guru. 

Terlebih, bantuan seperti Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah juga tidak rutin didapatkan setiap bulan. 

Baca juga: Pemkot Balikpapan Salurkan Ribuan Tabung Gas Harga Subsidi Melalui Pasar Murah Jelang Idul Adha 2025

"Namun sampai saat ini, tidak ada gaji guru yang sampai berbulan-bulan tersendat. Paling pertengahan atau di akhir bulan," jelasnya, Selasa (3/6/2025). 

Meski begitu, beberapa sekolah, terutama yang tergolong swasta berada dibawah naungan yayasan yang memang bertugas meng-cover masalah tersebut. 

"Karena di sekolah itu, pembayaran iuran juga tidak lancar. Ada yang nunggak sekian bulan. Bahkan ada beberapa yang ijazahnya gak terambil, karena orang tuanya malu karena belum melunasi iuran biaya itu," ungkapnya.

Sehingga, menurutnya, kebijakan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait menggratiskan pendidikan dasar SD dan SMP, baik swasta maupun negeri,  masih menjadi perdebatan. 

Sehingga, ia berharap, kebijakan tersebut tidak membebankan kedua belah lihak, baik sekolah, maupun masyarakat.

"Beberapa sekolah, memang ada yang hidup dari iuran itu. Tapi kalau iuran tersebut sudah bisa di cover oleh pemerintah, terutama sekolah menengah kebawah, itu justru memudahkan sekolah," pungkasnya. (*)