PUPR Berau Optimis Serapan Anggaran di Akhir Tahun Tinggi Meskipun Ada Permasalahan Administrasi

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Frendra Firnawan tetap optimis serapan anggaran di akhir tahun tetap akan tinggi, meskipun ada sedikit permasalahan administrasi tentang proses lelang. 

Permasalahan administrasi itu, bisa jadi menjadi kendala lelang proyek, lantaran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) belum memiliki kompetensi Tipe B. Hanya hitungan jadi saja PPK di DPUPR yang memiliki sertifikat tersebut.

Di 2025, sesuai data DPUPR Berau, terdapat kurang lebih 300 paket pekerjaan yang harus diselesaikan. Fendra mengatakan, di tahun 2024, serapan anggaran pihaknya mencapai di angka 98 persen.

Baca juga: DPRD Berau Desak RSUD Tanjung Redeb mesti Berjalan Optimal karena Proses Pembangunan Selesai 

“Karena banyak PPK kami yang belum memiliki kompetensi Tipe B,”  jelasnya kepada Tribunkaltim.co, Senin (9/6/2025).

Ia menjelaskan, masih menunggu kepastian dari Pemerintah Pusat terkait kemungkinan adanya diskresi, seperti yang diterapkan pada tahun sebelumnya. Yakni memperbolehkan lelang paket dengan sertifikat C yang dibuktikan dengan fisiknya. 

DPUPR berharap ada solusi segera agar proses tender dapat berjalan dan proyek-proyek yang direncanakan bisa direalisasikan tepat waktu.

Ia memberi contoh keterlambatan pekerjaan seperti jalan poros Bulungan-Berau yang beberapa sudah longsor, jalan Segah yang juga sudah pernah longsor. Dan jalan daerah Kampung Buyung-buyung di Gunung Padai.

Meski begitu, pihaknya terus berupaya agar pelaksanaan proyek infrastruktur dapat berjalan lancar, terutama dalam pemenuhan sertifikasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe B. Mengingat banyaknya pekerjaan yang harus ditangani dan pentingnya keberadaan PPK memiliki kompetensi sesuai standar.

Fendra juga telah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI guna mencari solusi atas keterbatasan jumlah PPK yang memenuhi syarat.

“Kami berupaya agar kegiatan proyek bisa berjalan lancar. Saat ini, Kabag UKPBJ sudah berkoordinasi dengan LKPP RI terkait kondisi di Berau, terutama terkait sertifikasi PPK Tipe B,” ujarnya. 

Ia menambahkan, koordinasi ini diharapkan dapat membuahkan hasil dalam waktu dekat, supaya jumlah PPK yang dibutuhkan bisa segera terpenuhi atau mendapatkan diskresi. Dengan begitu pekerjaan-pekerjaan yang ada bisa kembali dilanjutkan prosesnya. 

“Mudah-mudahan ke depan ada hasilnya, terutama terkait standar atau jumlah PPK yang dibutuhkan,” tutupnya. (*)