Penanganan Banjir Samarinda Kaltim Masih Jauh dari Harapan, PUPR Butuh Kolaborasi dan Evaluasi

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kendati sejumlah wilayah di Samarinda menunjukkan perbaikan dalam pengendalian banjir, namun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menegaskan bahwa sistem penanganan banjir secara menyeluruh masih jauh dari kata selesai. 

Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) PUPR Samarinda, Hendra, usai paparan rencana penanganan banjir dalam agenda resmi yang digelar bersama Wali Kota Andi Harun di Ruang Harutala Bapperida, Selasa (10/6).

"Yang hingga saat ini masih sering banjir dan ada genangan di Gerilya, Damanhuri, Juanda, Flyover, Suryanata, AWS, Kadrie Oening, Antasari," ungkap Hendra. 

Meski di beberapa kawasan seperti Sempaja dan Lembuswana telah terlihat perbaikan, ia menegaskan bahwa perbaikan itu belum bisa dijadikan tolok ukur keberhasilan.

"Tapi itu semua tidak bisa dinilai sudah berhasil karena secara sistem belum selesai. Pengendalian banjir itu akan bisa dievaluasi ketika pelaksanaan perencanaan itu sudah selesai dari hulu ke hilir," katanya menegaskan.

Sebagai contoh, Hendra menyebut kawasan simpang Lembuswana yang secara kasat mata terlihat sudah tertangani, namun secara teknis masih belum tuntas.

Sistem drainase dari kawasan itu seharusnya terhubung hingga ke Jalan M. Yamin dan terus ke atas kawasan Universitas Mulawarman, termasuk kolam retensi yang juga belum direvitalisasi.

"Itu harus naik lagi sampai ke M. Yamin kemudian naik ke atas sampai ke atasnya kawasan Unmul. Kemudian nanti posisi kolam itu harus direvitalisasi, didalamin lagi plus naik sampai ke atasnya Jalan Anggur. Nah ini kan belum selesai tapi kelihatannya sudah selesai, padahal belum," jelasnya.

Hal serupa juga terjadi di simpang empat Sempaja yang kerap tidak banjir saat hujan deras namun tiba-tiba tergenang saat hujan lain waktu.

Hal ini, kata Hendra, disebabkan sambungan drainase dari PM Noor yang belum terkoneksi sempurna ke Sungai Karang Mumus (SKM).

"Kita lihat kalau sisi sebelah kiri Karangmumus itu masih ada dekat penyucian yang belum connect, kemudian yang sebelah kanan pom bensin itu masih belum connect sampai ke bawah. Itu sebenarnya wilayahnya provinsi, tapi Pak Wali menyatakan bahwa kalau memang kelamaan, kita yang masuk," paparnya.

Hendra menyebut pihaknya juga telah mengajukan anggaran untuk menyelesaikan sambungan tersebut pada 2026.

Selain itu, wilayah Sungai Rapak Binuang juga belum tersentuh optimal, meski tahun lalu sudah diajukan ke pihak provinsi untuk normalisasi.

"Artinya pengendalian banjir di Kota Samarinda ini masih jauh lagi selesainya. Di Sungai Karangmumus saja yang menjadi kewenangan teman-teman BWS itu belum tuntas," ucapnya.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya oleh Wali Kota Samarinda, kata Hendra, Balai Wilayah Sungai (BWS) memperkirakan kebutuhan anggaran untuk menuntaskan pembangunan turap SKM mencapai Rp800 miliar lebih.

Namun, Pemkot tetap mengambil peran aktif dengan masuk di segmen-segmen tertentu seperti kawasan Tarmidi dan Ruhui Rahayu.

"Rumah pompa kita juga ambil peran di Dr. Sutomo kita kerjakan walaupun belum selesai. Tahun ini kita lanjutkan lagi, kemudian nanti beberapa lokasi di sepanjang Sungai Karangmumus bisa kita masuk," tambahnya.

Dari sisi peran Pemkot, pembangunan kolam retensi di kawasan Pampang terus diupayakan sebagai penahan aliran air dari wilayah Hulu Kukar (Kutai Kartanegara) dan kawasan Muara Badak. Tahun lalu, PUPR berhasil membebaskan lahan seluas 2,4 hektare, dan tahun ini ditargetkan bisa dikerjakan di lahan seluas 5 hektare.

"Ada potensi lagi yang konflik masalah sosialnya kecil, ada 10 hektare, cuman masuk di bawah master plan-nya runway-nya bandara. Ini kita coba koordinasi dengan mereka. Kalau bisa kita bebaskan yang 10 hektar itu, maka lumayan,"ungkapnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa target ideal untuk kawasan kolam di hulu mencapai 70 hektare.

“Masih jauh. Tapi tidak apa, yang penting kita ada niat untuk mencoba menyelesaikan banjir," ujarnya.

Hendra juga menyoroti faktor pasang surut air laut dan sedimentasi sebagai penyebab banjir beberapa waktu lalu.

Ia menyatakan bahwa elevasi banjir terbaru harus dijadikan acuan baru dalam desain turap atau struktur tanggul ke depan.

"Artinya tidak bisa memakai desain elevasi yang sudah ditentukan. Kita lihat lagi dengan kondisi yang terakhir kemarin. Karena kita lihat kemarin ada beberapa posisi capping yang masih muncul tapi tanggulnya sudah terendam," jelas Hendra. 

Hal ini, menurutnya, masih menjadi bahan diskusi dengan pihak BWS.

Tahun ini, anggaran SDA yang dialokasikan dari APBD Kota sekitar Rp200 miliar. Sementara itu, tambahan bantuan dari provinsi dan pusat sekitar Rp400 miliar. Namun, angka itu masih jauh dari kebutuhan penyelesaian secara total.

"Sebagaimana kita ketahui tadi bahwa paparannya BWS itu untuk menyelesaikan pintu-pintu air plus turap yang di sepanjang Sungai Karangmumus yang belum ter-cover itu sekitar Rp800 miliar sekian, hampir Rp900 miliar. Itu belum kalau mengerjakan pintu air Karangmumus yang besar itu," ungkapnya.

Menurut Hendra, proyek pintu air besar SKM masih dalam kajian. Baginya, logika efisiensi tetap harus dijaga. Oleh karena itu, diperlukan kolam penahan air di atas, yang bisa membendung limpahan dari Muara Badak sebelum masuk ke sistem drainase Samarinda.

“Artinya dalam kajian itu masih layakkah dikerjakan atau tidak. Pertimbangannya dari sisi ekonomis. Kalau memang itu dikerjakan nantinya akan seperti apa karena kita ngeringin sungai kan dibanding dengan mengerjakan turap dan pintu-pintu kecil," pungkanya.

(*)