Rapat Paripurna DPRD Kaltim Bahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 Tuai Interupsi

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel tanggapi terkait interupsi anggota dewan saat Rapat Paripurna ke-18 di Gedung B (Utama) Kamis (12/6/2025).

Pembahasan terkait agenda Penyampaian Nota Keuangan dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 menuai interupsi.

Hal ini karena tidak adanya salinan dokumen hingga tak hadirnya pejabat resmi Pemprov Kaltim yang malah diwakili oleh Staf Ahli III.

Baca juga: Persiapan Sekolah Rakyat di Samarinda, Kuota Siswa Penuh, Tunggu Persetujuan Penggunaan Gedung

Belum lagi, pimpinan OPD yang hadir sangat minim ketika rapat membahas hal penting tersebut.

“Kami akan catat dan menjadi evaluasi kedepannya,” sebut Ekti.

Politisi Partai Gerindra, juga menanggapi terkait salinan dokumen APBD.

Ia sepakat, bahwa pentingnya pembagian dokumen ke anggota dewan dan berkomitmen untuk membenahi mekanisme pembagiannya ke depan.

“Nanti kita attensikan terkait salinan untuk dibagi sebelum paripurna ke seluruh anggota DPRD. Kita akan perbaiki,” tegasnya.

Masukan dari anggota fraksi Gerindra juga ditanggapinya, serta akan menjadi perhatian serius dan akan dikoordinasikan bersama tim protokol.

“Terkait usulan Pak Makmur, tentu ini baik untuk kita semua. Nanti akan dikoordinasikan dengan tim protokol dan pemerintah provinsi yang ada,” ujarnya.

Sebagai informasi, Ekti Imanuel didampingi Ananda Emira Moeis memimpin rapat, serta dihadiri 31 anggota dewan baik langsung maupun daring via zoom. 

Turut juga dihadiri Staf Ahli Gubernur Bidang III, Sumber Daya Alam (SDA), Perekonomian dan Kesra, Arief Murdiyatno, mewakili Pemerintah Provinsi Kaltim. (*)