Termasuk soal BBM, Daftar 4 Tuntutan Aksi Unjuk Rasa 100 Hari Rudy-Seno Jabat Gubernur-Wagub Kaltim

1. Realisasikan delapan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, serta Evaluasi program kerja yang sedang berjalan. 

2. Tindak tegas pihak Pertamina Patra Niaga atas kelangkaan dan kerusakan BBM.

3. Menuntut Pemerintah Provinsi Segera Mendorong perbaikan tata kelola kota dan kabupaten serta tata ruang terbuka hijau di Kalimantan Timur. 

4. Tindak tegas kasus premanisme dan kekerasan di Kalimantan Timur. 

Respons Pemprov Kaltim

Berkaitan tuntutan tersebut, Sekda Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, pun respon dengan menyatakan bahwa pemerintah provinsi Kaltim saat ini sedang memproses seluruh keresahan dan poin tuntutan yang disampaikan oleh para masa aksi. 

Dirinya juga menyebutkan tuntutan tersebut hampir serupa dengan tuntutan yang telah dilakukan oleh mahasiswa lain sebelumnya, di Kantor Gubernur.

Sehingga Ia mengatakan pemerintah telah mengetahui, dan akan mempelajari isu-isu yang dituntut mahasiswa itu.

“Tuntutan itu, Semua sudah kita tampung, karena ini bukan yang pertama, dari aksi sebelum-sebelumnya juga konteksnya semua sama, dan itu sudah kami catat dan sedang kami tindaklanjuti,” kata Sri Wahyuni saat diskusi dengan para masa aksi. 

Terkait dengan 8 program prioritas dari Rudy-Seno, Sekda Pemprov itu mengatakan bahwa implementasi, dari program Gratispoll dan Josspoll, harus memerlukan waktu, sehingga saat ini pemerintahan Provinsi Kaltim masih dalam pengerjaan dan belum bisa langsung terealisasi atas program tersebut. 

“Pendidikan dan kesehatan gratis itu perlu waktu dan sekarang sedang berproses.

Tahun depan akan berjalan penuh. Kalau masalah BBM dan Pertamina sudah kita bersurat. Tapi belum ada respon lanjutan," katanya. 

Kecewa Jawaban Pemprov Kaltim

Mendengar jawaban dari Sekda itu, Akmal, selaku Humas Gerakan Kalimantan Timur Melawan Diam, mengaku sedikit kecewa.

Ia menilai jawaban Sekda Provinsi Kaltim hanya normatif dan kurang konkret dalam merespons tuntutan masyarakat terkait perubahan yang dijanjikan oleh Rudy-Seno.

“Sampai saat ini kami belum menemukan jawaban yang konkret. Kami menilai bahwa pemerintah berlindung dari bahasa yang terlalu administratif. Karena ketika pemerintah berbicara tentang hal positif, seperti kekayaan daerah, itu selalu mengklaim kelembagaan.

Tapi ketika terjadi masalah itu seperti ada pengkotak-kotakan lembaga dan terhalang kewenangan,” tegas Akmal.