Perjuangan Pemkot jadikan Samarinda Kota Layak Anak, Walikota Andi Harun Paparkan 5 Kluster

Klaster 1 yakni terkait hak sipil dan kebebasan anak. Persentase anak pemilik Kartu Identitas Anak (KIA) meningkat dari 56,44 persen menjadi 61,42 persen.

Akses informasi anak diperluas lewat taman baca, perpustakaan, pojok baca, hingga museum. Forum Anak Samarinda berperan aktif dalam kegiatan advokasi dan pelaporan, mulai dari Musrenbang, kampanye anti-rokok, hingga workshop desain ruang publik.

Klaster 2, yakni lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Samarinda berhasil menekan angka perkawinan usia anak dan mengembangkan ruang publik ramah anak seperti Teras Samarinda.

Ruang terbuka hijau dan playground kini tersedia di semua kecamatan dan kelurahan.

Kemudian klaster 3, terkait kesehatan dasar dan kesejahteraan. Seluruh puskesmas telah terakreditasi, dengan 96 persen berstatus paripurna.

Capaian penting lain adalah persalinan di fasilitas kesehatan (92,47 persen), kepemilikan Buku KIA (96,2 persen), cakupan imunisasi dasar lengkap (90,7 persen), dan ASI eksklusif (78,9 persen). 

“Meski angka stunting masih menjadi tantangan, sistem pelaporan dan intervensi lintas sektor terus diperkuat,” sebutnya.

Terkait dengan klaster 4, yakni pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, Pemkot mendorong wajib belajar 12 tahun dan penguatan Sekolah Ramah Anak. Persentase sekolah ramah anak mencapai 100 persen untuk jenjang SMA/MA/SMK, 97 persen untuk SMP/MTs, 95 persen SD/MI, dan 58 persen TK/RA.

Baca juga: Tak Hanya Pemerintah, Peran Krusial Swasta Wujudkan IKN Nusantara Kota Layak Huni

Selanjutnya yaitu klaster 5 tentang perlindungan khusus anak. Dalam hal ini UPTD PPA telah menangani 160 anak korban kekerasan, termasuk penyandang disabilitas dan HIV/AIDS.

Anak korban NAPZA juga telah menerima rehabilitasi dan dukungan. Sarana publik kini dirancang inklusif, ramah anak, dan memperhatikan aksesibilitas bagi anak disabilitas.

Walikota Andi Harun juga menegaskan bahwa pencapaian KLA di Samarinda merupakan hasil kerja kolektif dari lebih 30 OPD, termasuk kecamatan dan kelurahan, yang telah melaksanakan fungsi sesuai indikator KLA di unit kerja masing-masing.

KLA itu program dinas P2PA secara leading sector diampu oleh DP2A Kota Samarinda, tapi pelaksanaannya dijalankan oleh seluruh OPD dengan tugas KLA masing-masing.

"Termasuk Perumdam untuk air bersih, perpustakaan untuk taman bacaan, Disperkim untuk playground, hingga Dinas PUPR untuk infrastruktur berbasis KLA dan disabilitas," ujarnya.

Ia juga menanggapi evaluasi pada sektor taman ramah anak disabilitas yang menjadi perhatian tim penilai.

Menurutnya, OPD teknis terus melakukan pembenahan dan perbaikan berdasarkan masukan dan penilaian sebelumnya.