IKN Nusantara
Tak Hanya Pemerintah, Peran Krusial Swasta Wujudkan IKN Nusantara Kota Layak Huni
Tak hanya Pemerintah, peran krusial swasta wujudkan IKN Nusantara jadi kota layak huni
Penulis: Rafan Arif Dwinanto | Editor: Sandrio
TRIBUNKALTIM.CO - Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara menjadi kota layak huni tak bisa diwujudkan oleh Pemerintah semata.
Sektor swasta juga memiliki peranan penting untuk mewujudkan IKN Nusantara menjadi layak huni di 2024 mendatang.
Setidaknya, ada 3 sektor utama yang harus dibangun sektor swasta di Ibu Kota baru Indonesia yang berlokasi di Kalimantan Timur, tersebut.
Dilansir dari Kompas.com, Pemerintah Indonesia terus mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara di Penajam Paser Utara.
Proyek yang dikebut saat ini adalah pengadaan infrastruktur, meliputi jalan utama menuju IKN, tempat tinggal para pekerja hingga gedung pemerintahan.
Baca juga: Kereta Gantung Hubungkan Zona Bisnis Komersial dengan Perumahan di IKN Nusantara
Baca juga: Sempat Terkendala Solar dan Kelelahan 35 Sandeq Tetap Berlayar ke IKN Nusantara
Senin (29/8/2022), sebanyak 19 paket dengan total nilai kontrak Rp 5,321 triliun untuk pekerjaan pembangunan infrastruktur sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) resmi ditandatangani.
Hal ini diikuti dengan beberapa proyeksi mengenai sektor lain yang harus segera ada di IKN demi terciptanya kota layak huni.
Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat mengatakan setidaknya ada tiga sektor utama yang perlu segera tumbuh di IKN.
Sektor pertama dan kedua adalah gedung perkantoran dan residensial untuk pemerintah atau masyarakat yang menetap serta bekerja di sana.
"Pertama adalah gedung perkantoran.
Secara simultan diikuti dengan pembangunan settlement atau residensial untuk para pamong bekerja dan menetap di sana," kata Syarifah dalam konferensi pers, Rabu (31/8/2022).
Sektor selanjutnya adalah ritel dari berbagai macam skala untuk memfasilitasi kebutuhan publik.
"Tidak hanya ritel besar atau private retail yang perlu dibangun, tapi juga public retail dan termasuk stand alone retail atau small scale retail untuk menyediakan layanan kota," tambah Syarifah.
Lanjutnya, penyediaan sektor ritel dalam berbagai skala ini perlu didukung oleh pengelola kota atau pemerintah. (*)
