Rapat Mediasi Kapal Pandu di Muara Muntai Kukar Bongkar Dugaan Izin Bermasalah

Ia menyebut bahwa pemerintah desa memilih menolak karena status legalitas mereka belum jelas.

"Ada beberapa kali tentang kerja sama, tetapi kami menolak karena legalitas mereka punya dipertanyakan. Jadi kami tidak berani bekerja sama. Kalau legalitasnya ada ya silahkan berkontribusi. Yang penting jalan tidak terganggu, yang menjadi masalah ini kan Pelindo masuk. Sebetulnya kami tidak masalah, karena itu di luar wewenang kami. Jadi kami menyayangkan ini," jelasnya.

Baca juga: Ada Kades di Kukar Kaltim Dikeroyok Orang tak Dikenal, Buntut Tudingan Layanan Pandu dari Pelindo

Dalam kesempatan itu, Arifadin juga mengomentari isu dugaan pungutan liar (pungli) di lapangan, berdasarkan laporan masyarakat.

"Dari info yang saya dapat relatif, ada yang dua juta, tiga juga. Ini laporan dari masyarakat." ucapnya.

Ia juga menambahkan bahwa hingga kini tidak ada kontribusi resmi dari operator kapal kepada pemerintahan desa.

"Sejauh ini tidak ada sumbangsih ke desa, biasa ke rumah-rumah ibadah saja. Ada sedikit nilai positifnya. Hadirnya Pelindo ini menimbulkan stigma negatif, seolah-olah kami yang menarik. Itulah yang kami luruskan, padahal tidak semua kapal dipandu." pungkasnya. (*)