Proyek Sekolah Rakyat Rp280 Miliar, DPRD Samarinda Minta Tepat Sasaran Sesuai Kebutuhan Daerah

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Samarinda sebagai bagian dari agenda nasional pengentasan kemiskinan ekstrem memicu sorotan dari kalangan legislatif.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menyampaikan pandangan kritisnya terkait esensi program tersebut dan urgensinya diterapkan di ibu kota Provinsi Kalimantan Timur.

Anhar mempertanyakan substansi dari Sekolah Rakyat, yang menurutnya berpotensi menambah kompleksitas sistem pendidikan nasional yang selama ini telah dipenuhi oleh berbagai jenis lembaga pendidikan dengan klasifikasi yang beragam.

“Saya juga lihat Sekolah Rakyat itu hakikatnya apa, karena sudah terlalu banyak kita lihat jenis-jenis pendidikan di Indonesia ini,” ujar Anhar saat dimintai tanggapan oleh TribunKaltim.co, Kamis (19/6/2025).

Baca juga: Sekolah Rakyat di Samarinda Dinilai Akan Tambah Kompleksitas, DPRD: Terlalu Banyak Jenis Pendidikan

Menurutnya, semua sekolah pada prinsipnya adalah untuk rakyat, sehingga penggunaan istilah ‘Sekolah Rakyat’ justru terkesan ambigu dan berpotensi menimbulkan dikotomi baru antara sekolah unggulan dan non-unggulan.

“Sekolah Rakyat itu diperuntukkan untuk siapa, kemudian semua sekolah itu kan untuk rakyat, emangnya ada sekolah bukan untuk rakyat?,” katanya.

Anhar menekankan bahwa pemerintah semestinya tidak menciptakan pembeda dalam sistem pendidikan.

Ia mendorong agar semua sekolah memiliki kualitas dan fasilitas yang setara sehingga masyarakat tidak perlu dipusingkan dengan memilih antara sekolah unggulan dan sekolah reguler.

“Menurut saya, sekolah itu idealnya sama, tidak ada unggulan. Semua harus unggulan, berstandar juga. Jadi jangan lagi ada sekolah unggulan dan lain-lain sebagainya,” tegasnya. 

“Tugasnya pemerintah itu menyiapkan sekolah yang infrastruktur dan instrumen pendukungnya sama,” tambah Anhar.

Dia mengkritisi penetapan Samarinda sebagai lokasi awal Sekolah Rakyat, mengingat kota ini merupakan ibu kota provinsi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai Rp 5 triliun.

Anhar mempertanyakan apakah tingkat kemiskinan ekstrem di Samarinda masih tergolong tinggi sehingga perlu mendapatkan intervensi khusus dari pemerintah pusat.

Baca juga: Persiapan Sekolah Rakyat di Samarinda, Kuota Siswa Penuh, Tunggu Persetujuan Penggunaan Gedung

“Sebenarnya menurut saya, Samarinda tidak perlu, karena secara kelayakan hidup di Samarinda rata-rata sudah memenuhi standar,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa program seperti Sekolah Rakyat sebaiknya diberikan kepada daerah-daerah yang secara data benar-benar menunjukkan kebutuhan tersebut.

Menurutnya, jika indikator kemiskinan ekstrem di Samarinda memang tidak signifikan, maka pembangunan sekolah dengan segmentasi khusus tersebut patut dikaji ulang.