Baru Samarinda yang Siap Jalankan Sekolah Rakyat, Kukar, PPU dan Berau Masih Proses Penyiapan Lahan

Meski demikian, Kukar belum bisa menerima siswa baru karena gedung belum tersedia. Berbeda dengan beberapa daerah lain yang sudah memanfaatkan bangunan lama seperti balai diklat atau asrama untuk kegiatan awal Sekolah Rakyat.

"Sekolah rakyat ini baik dan sangat penting untuk mengurangi angka putus sekolah. Kami berharap, program ini bisa segera terwujud dan dinikmati anak-anak dari keluarga kurang mampu sebagai bagian dari upaya pemutusan rantai kemiskinan," pungkas Yuliandris.

Lahan 10 Hektar

Pemerintah Kabupaten Berau, telah menyiapkan lahan seluas 5-10 hektar untuk mendukung program Sekolah Rakyat atau sekolah unggulan untuk keluarga miskin yakni berupa program nasional.

Kepala Dinas Sosial Berau, Iswahyudi melalui Sekretaris Dinas Sosial Berau, Harjupri mengatakan komitmen itu telah berjalan. Dan masuk dalam tahapan pematangan lahan. Lokasi itu berada di Kelurahan Gunung Tabur. Lahan tersebut secara keseluruhan seluas 18 hektar. Namun pemanfaatan tersebut hanya berkisar 5-10 hektar.

Karena masih dalam tahapan tersebut, Sekolah Rakyat di Berau belum bisa berjalan pada Juli 2025 nanti. Namun, ditargetkan berdiri dan beroperasi pada tahun ajaran baru di tahun 2026, atau satu tahun kemudian. 

“Anggaran untuk pematangan lahan akan ada di anggaran perubahan, untuk pembangunan sekolah itu, langsung dari Kementerian PUPR dan sistemnya multiyears. Jadi tidak bisa direalisasikan tahun ini,” jelasnya kepada Tribunkaltim.co, Rabu (18/6).

Harjupri mengatakan, dengan adanya sekolah rakyat, diharapkan dapat membuka akses seluas-luasnya untuk anak keluarga miskin agar mendapatkan pendidikan yang layak. Meski, di Berau sendiri, kasus anak tidak bisa bersekolah karena kemiskinan sudah tercover dengan program lainnya, baik dari program daerah maupun bantuan dari program kemensos. 

Kemudian, pemanfaatan minimal 5 hektar tersebut sekolah rakyat akan berbentuk asrama atau boarding school. Jadi, siswa juga mendapatkan pendidikan, kesehatan dan lingkungan yang berkualitas. Lalu, sekolah rakyat diperuntukkan pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA.   Wacananya, di Berau tiap SD, SMP dan SMA akan terbentuk dua rombongan belajar (rombel). Diharapkan dari pihak nasional pun, pada tahap berikutnya sekolah harus mampu menampung 1.000 siswa yang berdiri diatas lahan 5-10 hektar. 

Jika sesuai juknis, sekolah rakyat diperuntukkan untuk mereka yang berasal dari keluarga miskin ekstrem dan miskin dalam desil 1 dan 2. Dan siswa yang mendapatkan izin orang tua untuk tinggal di Asrama. 

“Jadi tetap harus ada persetujuan juga dari orangtua. Memilih lokasi di Kecamatan Gunung Tabur juga berada di tengah-tengah kecamatan terdekat,” ungkapnya. 

Kemudian, kurikulum nantinya akan mengikuti kurikulum nasional, juga diberikan pendidikan karakter, seperti kepemimpinan, keterampilan, nasionalisme dan keagaamaan. 

Untuk tenaga pendidik, persiapan akan melibatkan Dinas Pendidikan. Meskipun jumlah SDM yang diperlukan belum dapat dikatakan oleh pihaknya. Karena masih dalam proses lahan. Namun, untuk pendanaan upah dan lain-lain ditanggung oleh pihak kementerian pusat. 

“Tapi untuk menyeleksi tenaga pendidik, setau kami dari pihak daerah,” lanjutnya. 

Saat ini, Dinas Sosial Berau masih menunggu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, (DTSEN) yakni sistem basis data baru yang digunakan oleh untuk mengelola data penerima bantuan sosial, menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Jadi kami masih menunggu juga untuk data terbaru, baru bisa melihat berapa banyak kira-kira anak yang dapat masuk ke sekolah rakyat itu,” tutupnya.