DLH Sebut Perubahan Perilaku Masyarakat Jadi Kunci Sukses Pengelolaan Sampah di Balikpapan

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN — Upaya Pemerintah Kota Balikpapan dalam mengatasi persoalan sampah tak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung. 

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Balikpapan menilai bahwa perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

“Kalau masyarakat sudah terbiasa memilah sampah organik dan anorganik dari rumah, itu akan sangat membantu. Volume sampah bisa berkurang signifikan dan usia pakai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) bisa lebih panjang,” ujar Kepala DLH Kota Balikpapan, Sudirman Djayaleksana, Senin (23/6/2025).

DLH pun terus menggencarkan edukasi dan sosialisasi lingkungan ke berbagai lapisan masyarakat. Edukasi dilakukan melalui kegiatan di sekolah, rumah ibadah, pasar, serta kawasan permukiman padat penduduk.

Selain itu, program bank sampah dan pembinaan kader lingkungan menjadi ujung tombak perubahan di tingkat Rukun Tetangga (RT) dan kelurahan.

Baca juga: DLH Balikpapan Ajak OPD dan Swasta Genjot Indeks Kualitas Lingkungan

“Kesadaran masyarakat adalah pondasi. Kita tidak bisa hanya mengandalkan petugas kebersihan atau sistem pengangkutan sampah. Perubahan harus dimulai dari rumah tangga,” tegas Sudirman.

Di sisi lain, Pemkot Balikpapan juga memiliki rencana ambisius untuk membangun fasilitas waste to energy (WTE), yakni teknologi yang mampu mengubah sampah menjadi sumber energi listrik. Namun, hingga saat ini proyek tersebut belum kunjung terealisasi.

“Studi awal sudah kami lakukan dan dari sisi teknologi kami siap. Tapi kami masih menunggu kepastian dukungan kebijakan dari pemerintah pusat,” jelas Sudirman.

Ia menambahkan, tantangan utama dalam proyek ini adalah besarnya investasi serta belum adanya kepastian terkait regulasi tarif pembelian listrik dari WTE oleh PLN. Tanpa jaminan kepastian hukum dan dukungan pendanaan, proyek ini masih harus menunggu waktu.

Balikpapan saat ini menyandang status sebagai kota percontohan pengelolaan sampah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Meski demikian, Sudirman menekankan bahwa status tersebut bukanlah akhir dari perjuangan.

“Kita jangan terlena dengan status simbolik. Yang terpenting adalah perubahan nyata di lapangan. Sampah itu bukan hanya urusan pemerintah, tapi tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Hingga kini, capaian pengurangan sampah di Kota Balikpapan baru mencapai sekitar 30 persen, sementara target nasional yang ditetapkan KLHK adalah 50 persen pada akhir 2025.

Angka ini menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan besar yang harus diselesaikan, terutama dalam membangun budaya baru masyarakat dalam mengelola sampah.

Baca juga: Kepala DLH Balikpapan Tinjau Penanganan Sampah, Targetkan Pengurangan 50 Persen

“Kita berbicara tentang peradaban baru. Kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan hanya bisa terwujud jika seluruh elemen masyarakat turut terlibat aktif,” pungkas Sudirman.

Menurutnya, dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, Balikpapan diharapkan dapat mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang modern, efisien, dan ramah lingkungan, sekaligus menjadi model inspiratif bagi kota-kota lain di Indonesia.(*)