Berita Nasional Terkini

Jabatan Topan Obaja Putra Ginting Melejit di Era Bobby Nasution, KPK: Orang Dekat Gubernur

Jabatan Topan Obaja Putra Ginting melejit di era Bobby Nasution, KPK: Orang dekat gubernur.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
OTT KPK - Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara (Sumut) Topan Obaja Putra Ginting (kiri) bersama Kepala UPTD Gn. Tua Dinas PUPR Sumut (kedua kanan), PPK Satker PJN Wilayah I Sumut Heliyanto (kanan), Direktur Utama PT DNG Akhirun Efendi Siregar (tengah) dan Direktur PT RN Rayhan Dulasmi Pilang (kedua kiri) mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (28/6/2025). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut Topan Obaja Putra Ginting atau Topan Ginting bersama empat orang lainnya usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT)?terkait dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR dan proyek-proyek di Satker PJN Wilayah 1 Sumut. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN) 

Posisi ini membuat Topan menjadi penghubung utama lintas instansi dan dipercaya menyelaraskan program prioritas Kota Medan.

Dari Ketua Pramuka Hingga Kadis PUPR Provinsi

Tak hanya di birokrasi, Bobby juga mendorong Topan aktif di organisasi. Pada September 2023, Topan dilantik sebagai Ketua Kwartir Cabang Pramuka Kota Medan.

Bobby bahkan mengeluarkan surat rekomendasi agar Topan mencalonkan diri sebagai Ketua Kwarda Pramuka Sumut pada Februari 2025.

Kariernya semakin melesat saat Bobby menjabat Gubernur Sumut.

Topan ditunjuk sebagai Kepala Dinas PUPR dan merangkap Plt Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral.

Ia mengelola proyek-proyek strategis bernilai besar, termasuk jalan provinsi yang menggunakan skema multiyears.

OTT KPK - Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara (Sumut) Topan Obaja Putra Ginting (kanan) bersama Kepala UPTD Gn. Tua Dinas PUPR Sumut (kedua kanan), PPK Satker PJN Wilayah I Sumut Heliyanto (kiri), Direktur Utama PT DNG Akhirun Efendi Siregar (kedua kiri) dan Direktur PT RN Rayhan Dulasmi Pilang (tengah) mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (28/6/2025). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut Topan Obaja Putra Ginting atau Topan Ginting bersama empat orang lainnya usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT)?terkait dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR dan proyek-proyek di Satker PJN Wilayah 1 Sumut. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)
OTT KPK - Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara (Sumut) Topan Obaja Putra Ginting (kanan) bersama Kepala UPTD Gn. Tua Dinas PUPR Sumut (kedua kanan), PPK Satker PJN Wilayah I Sumut Heliyanto (kiri), Direktur Utama PT DNG Akhirun Efendi Siregar (kedua kiri) dan Direktur PT RN Rayhan Dulasmi Pilang (tengah) mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (28/6/2025). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut Topan Obaja Putra Ginting atau Topan Ginting bersama empat orang lainnya usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT)?terkait dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR dan proyek-proyek di Satker PJN Wilayah 1 Sumut. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN) (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

OTT KPK Terkait Suap Enam Proyek Jalan di Sumut

Pihak KPK menangkap lima orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Mandailing Natal dan Medan terkait dugaan suap proyek jalan senilai Rp231,8 miliar, di Mandailing Natal dan Medan, Sumut, pada Kamis malam.

Lima tersangka itu adalah Topan Obaja Putra Ginting (Kepala Dinas PUPR Sumut), Roni Ekhsan Siregar (Kepala UPTD Gunung Tua), Helmiati (PPK PJN Wilayah I Sumut), Kirman Ritonga (Direktur PT Duta Nawaloka Gema), dan Rayendra Nst (Direktur PT Rifa Naufal).

KPK menyita uang tunai Rp231 juta sebagai bagian dari komitmen fee suap sebesar Rp2 miliar.

Suap itu diberikan agar perusahaan milik Kirman dan Rayendra memenangkan proyek jalan di Sumut, baik dari Dinas PUPR Sumut maupun PJN Wilayah I.

Penunjukan dilakukan tanpa proses tender yang sah, dengan memanipulasi skema e-katalog.

Salah satu pejabat bahkan menerima suap secara berkala sejak Maret 2024 hingga Juni 2025.

Total enam proyek jalan yang terlibat mencakup pembangunan dan rehabilitasi jalan senilai Rp231,8 miliar, termasuk proyek Jalan Sipiongot–batas Labusel dan Hutaimbaru–Sipiongot.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved