Kadis PUPR Sumut Tersangka, Kedekatan Topan Ginting dengan Bobby Nasution, KPK: Kita akan Panggil

TRIBUNKALTIM.CO - KPK menetapkan 5 tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara, termasuk salah satunya Topan Obaja Putra Ginting, Kadis PUPR Sumut. 

Nama Topan Obaja Putra Ginting atau Topan Ginting menjadi sorotan dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara lantaran baru saja dilantik Gubernur Sumut, Bobby Nasution sebagai Kadis PUPR Sumut.

Kini sosok Topan Ginting menjadi sorotan termasuk soal kedekatannya dengan Gubernur Sumut, Bobby Nasution.

Selain kariernya moncer di era Bobby Nasution, diduga Topan Ginting juga orang dekat menantu Jokowi tersebut.

Baca juga: KPK Buka Peluang Periksa Bobby Nasution Usai OTT Sumut, 5 Orang Jadi Tersangka termasuk Kadis PUPR

KPK pun tak menampik peluang untuk memanggil Bobby Nasution dalam kasus dugaan proyek pembangunan jalan di Sumut ini. 

Diketahui, Topan Ginting baru ini dilantik Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution sebagai Kepala Dinas PUPR Sumut, Februari 2025. 

KPK pun mengungkap korelasi Bobby Nasution dengan Topan Ginting.

 "Terkait dengan profil dari TOP dari PUPR tadi menyampaikan orang dekatnya gubernur, Saudara BN, bahkan mungkin dari sebelum jadi gubernur ya, sudah menjadi orang dekatnya.

Kemudian pernah juga menjabat Plt. Sekda Kota Medan waktu Saudara BN menjabat Wali Kota Medan gitu ya dan lain-lain," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih, Jakarta, Sabtu (28/6/2025).

Asep mengisyaratkan KPK tidak akan pilih kasih dalam mengusut kasus korupsi di perkara ini. 

Soalnya KPK terus bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri jejak uang atau follow the money dalam kasus ini.

"Seperti saya sampaikan bahwa selebihnya ini sedang kita ikuti.

Kalau nanti ke siapa pun ke atasannya atau mungkin ke sesama kepala dinas atau ke gubernur, ke mana pun itu dan kami memang meyakini, kami tadi juga sudah sampaikan bahwa kita bekerja sama dengan PPATK untuk melihat ke mana saja uang itu bergerak,” kata Asep. 

Lebih jauh, Asep menegaskan bahwa KPK akan memeriksa pihak-pihak yang diduga terkait dalam perkara tersebut. 

Tak terkecuali dengan memeriksa menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution. 

"Nah kita tentu akan panggil, akan kita minta keterangan, apa dan bagaimana sehingga uang itu bisa sampai kepada yang bersangkutan.

Jadi tidak ada dalam hal ini yang akan kita kecualikan. Kalau memang bergerak ke salah seorang, misalkan ke kepala dinas yang lain atau ke gubernurnya, kita akan minta keterangan, kita akan panggil dan kita minta keterangan. Ditunggu saja ya," ujar Asep.

Asep turut menyinggung kunjungan Bobby Nasution ke Gedung KPK pada bulan April 2025 lalu. 

Kunjungan tersebut disebut tidak secara spesifik membahas kasus ini.

"Kemudian pada bulan April, ini Saudara BN, selaku gubernur terpilih di Sumatera Utara.

Ini sepengetahuan kami tidak hanya gubernur Sumatera Utara, gubernur Jawa Barat juga ke sini dan beberapa gubernur yang lain, beberapa kepala daerah yang lain ke sini,” katanya.

"Tentunya menyampaikan beberapa hal yang ada di wilayahnya. Yang disampaikan tidak spesifik terkait tentang ini.

Memang mungkin terkait dengan birokrasi yang ada di sana, hambatan-hambatan birokrasi apa saja dan yang lain-lainnya," ujar Asep.

Karier Moncer Topan sejak di Medan

Karier Topan Obaja Putra Ginting alias Topan Ginting menanjak cepat sejak Bobby Nasution menjabat Wali Kota Medan hingga kini menjadi Gubernur Sumatera Utara. 

Sebagai birokrat muda lulusan STPDN 2007, Topan dipercaya mengisi sejumlah jabatan penting dalam pemerintahan.

Namun, langkah kariernya terhenti mendadak ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan provinsi.

Topan Ginting bersama empat orang dari Dinas PUPR dan perusahaan kontraktor penggarap proyek terjaring operasi tangkap tangan (OTT) petugas KPK pada Kamis malam, 26 Juni 2025 di Mandailing Natal dan Medan, Sumatera Utara.

Pihak KPK menemukan bukti suap dalam proses pengadaan proyek infrastruktur enam proyek jalan di dua wilayah tersebut, yang dilakukan melalui rekayasa penunjukan langsung dan manipulasi sistem e-katalog.

Penyidik KPK kini mendalami potensi keterlibatan pihak lain, termasuk dugaan aliran dana dari proyek bernilai besar yang dikelola Dinas PUPR Sumut.

Dekat Sejak di Medan

Topan Ginting lahir pada 7 April 1983 (42 tahun).

Lulusan SPTDN tahun 2007 itu memulai karier sebagai Kasubbag Protokol di Bagian Umum Pemkot Medan, kemudian menjabat Kepala Bidang di Dinas Kominfo, dan dipercaya menjadi Camat Medan Tuntungan pada 2019. Sosoknya dikenal tanggap dan dekat dengan warga.

Saat Bobby Nasution dilantik sebagai Wali Kota Medan pada 2021, hubungan kerja keduanya semakin erat.

Bobby memberi kepercayaan penuh pada Topan untuk menduduki posisi strategis, salah satunya Penjabat Sekretaris Daerah Medan pada Mei 2024.

Posisi ini membuat Topan menjadi penghubung utama lintas instansi dan dipercaya menyelaraskan program prioritas Kota Medan.

Dari Ketua Pramuka Hingga Kadis PUPR Provinsi

Tak hanya di birokrasi, Bobby juga mendorong Topan aktif di organisasi. Pada September 2023, Topan dilantik sebagai Ketua Kwartir Cabang Pramuka Kota Medan.

Bobby bahkan mengeluarkan surat rekomendasi agar Topan mencalonkan diri sebagai Ketua Kwarda Pramuka Sumut pada Februari 2025.

Kariernya semakin melesat saat Bobby menjabat Gubernur Sumut.

Topan ditunjuk sebagai Kepala Dinas PUPR dan merangkap Plt Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral.

Ia mengelola proyek-proyek strategis bernilai besar, termasuk jalan provinsi yang menggunakan skema multiyears.

2 Klaster Penerimaan Uang

Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, terdapat dua klaster kasus dalam operasi senyap KPK yang berlangsung pada Kamis (26/6/2025) malam, tersebut. 

“Jadi, sejauh ini ada dua klaster penerimaan,” katanya melalui keterangan tertulis, Sabtu (28/6/2025), dilansir Tribun Medan.

Budi mengatakan, aliran dana dalam OTT ini berkaitan proyek-proyek di Dinas PUPR Provinsi Sumut dan proyek di Satuan Kerja (Satker) Penyelenggaraan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumut.

KPK Segel Kantor Kontraktor di Padangsidimpuan

Masih mengutip Tribun Medan, Satgas KPK menyegel kantor perusahaan konstruksi di Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumut, Jumat.

Adapun kantor itu, disebut-sebut milik PT Dalihan Natolu Group atau biasa disebut DNG.

Diketahui, DNG dikenal sebagai salah satu pemimpin dalam industri pembangunan, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar. 

PT Dalihan Natolu Group telah berpartisipasi dalam berbagai proyek pembangunan, termasuk pembangunan fasilitas umum dan jalan.

KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus yang berawal dari giat operasi tangkap tangan (OTT) di Sumut pada Kamis (26/6/2025) malam.

Lima tersangka tersebut adalah

• Rasuli Efendi Siregar (RES) selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
• Heliyanto (HEL) selaku PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut;
• M. Akhirun Efendi Siregar (KIR) selaku Direktur Utama PT Dalihan Natolu Grup (DNG);
• M. Rayhan Dulasmi Pilang (RAY) selaku Direktur PT Rona Na Mora (RN); dan
• Topan Obaja Putra Ginting (TOP) selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut.

Baca juga: Profil Topan Obaja Putra, Baru Dilantik Bobby Nasution Jadi Kadis PUPR Sumut, Kini Ditangkap KPK

(*)

Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul KPK Ungkap Korelasi Bobby Nasution dengan Tersangka Korupsi Proyek Jalan di Sumatera Utara dan Karier Topan Ginting Moncer di Era Bobby Nasution, KPK Telusuri Aliran Dana Proyek di Sumut.