Banyak Masyarakat Tanya Cara Mendapatkan Program Gratispol, DPRD Kaltim Sentil Soal Sosialisasi

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – DPRD Kaltim sentil terkait sosialisasi ke masyarakat terkait program Gratispol prioritas Gubernur–Wakil Gubernur, Rudy Mas’ud dan Seno Aji tersebut agar masyarakat mengetahui cara mendapatkannya.

Beberapa acara seremonial telah digelar oleh Pemprov Kaltim, baik Gratispol pendidikan hingga perjalanan spiritual bagi penjaga rumah ibadah.

Namun demikian, diakui Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis bahwa masyarakat masih bertanya terkait cara mendapatkan manfaat program prioritas Pemprov Kaltim ini.

Baca juga: Pemprov Kaltim Fasilitasi Sertifikasi 801 Tenaga Kerja Konstruksi, Dorong Peran Tenaga Kerja Lokal

“Peralihan program tentu juga dipertanyakan warga, saat reses atau ngopi bersama masyarakat, anak–anaknya pernah mendapat beasiswa, bertanya dan kini menunggu jalannya program Gratispol. Keduanya telah terpilih dan dipercaya masyarakat, hari ini yang terpenting ialah sosialisasinya,” kata Ananda Moeis.

“Banyak masyarakat bertanya bagaimana caranya mendaftar (mendapat program gratispol), apakah ada syarat,” sambungnya. 

Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan sangat mendukung program ini terutama Gratispol pendidikan sebagai salah satu investasi utama dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM).

Tak hanya soal penanganan pendidikan, kesehatan saja, Ananda Moeis juga sudah menyampaikan pada Pemprov Kaltim serta OPD terkait tidak lupa dalam membangun infrastruktur serta sarana dan prasarananya.

“Saya juga sampaikan ke Sekda dan OPD terkait, program Gratispol dan Jospol yang menyasar ke arah pembangunan yang lebih baik hingga pengentasan kemiskinan, tentu mesti dibarengi infrastruktur dan sarana prasarana yang baik pula, mesti tetap dibangun,” tegasnya.

Disinggung terkait anggaran di tahun 2025, ia menjelaskan bahwa posisi fiskal APBD selepas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 juga telah dijalankan.

Di Kaltim sendiri, hampir Rp1,5 triliun hasil dari efisiensi dari perjalanan dinas, rapat, hingga ATK.

Hal–hal yang belum diperlukan betul atau urgensinya tak mendesak, telah ditekan.

Dana Rp1,5 Triliun ini di refocusing hingga menghasilkan kesepakatan untuk diarahkan ke penggunaan efisiensi belanja APBD di 5 prioritas.

“Salah satunya Rp795 miliar untuk program pendidikan, kesehatan Rp440 miliar dan infrastruktur serta sanitasi Rp105 miliar. Lebih dari 80 persen balik ke masyarakat ke program Gratipol, di TAPD kita bahas bersama perangkat daerahnya, program berjalan tentu akan kita awasi ketat,” tukasnya.

Komisi IV DPRD: Perguruan Tinggi Harus Tetap Kritis, Meski Terima Gratispol 

Komisi IV DPRD Kaltim yang membidangi terkait pendidikan juga mengatakan jangan sampai pemberian program Gratispol pendidikan ke perguruan tinggi malah membatasi daya kritis akademisi.