Bupati Aulia Serap Aspirasi Media di Kukar, Minta tak Terpengaruh Kepentingan Pribadi

TRIBUNKALTIM.CO,TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus membuka ruang komunikasi dengan insan pers.

Hal ini terlihat dalam kegiatan bertajuk Kopi Malam Pak Bupati yang digelar di Bukit Mahoni, L3 Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Selasa (1/7/2025) malam.

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri bersama Wakil Bupati Rendi Solihin hadir langsung dalam forum santai tersebut, untuk bersilaturahmi dan berdiskusi bersama jurnalis dari berbagai media di wilayah Kukar.

“Diskusi ini akan menjadi masukan bagi kami, supaya ke depan ada kerja sama yang lebih baik. Saya ingin mendapat gambaran dari teman-teman media, isu dan pola seperti apa yang diinginkan,” ujar Bupati Aulia.

Baca juga: Bupati Aulia Rahman Basri Langsung Tancap Gas, Komitmen Lanjutkan Program Kukar Idaman

Ia menekankan pentingnya forum komunikasi yang terbuka dan tidak terpengaruh kepentingan pribadi, melainkan fokus pada solusi terhadap berbagai persoalan pembangunan daerah.

Wakil Bupati Rendi Solihin dalam kesempatan yang sama menggarisbawahi pentingnya ekosistem media yang sehat dan kredibel.

Ia menilai, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan insan pers menjadi pondasi penting dalam menciptakan ruang informasi yang akurat.

“Saya tegaskan pentingnya solidaritas dalam membangun informasi yang akurat dan terpercaya,” kata Rendi.

Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kukar, Bambang, mengapresiasi inisiatif pemerintah daerah dalam mempererat hubungan dengan media.

Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas jurnalis, termasuk melalui pelatihan dan uji kompetensi.

“Selain itu, kami berharap ada perhatian lebih terhadap kesejahteraan para jurnalis yang selama ini turut berkontribusi sebagai penyambung informasi publik,” ujar Bambang.

Baca juga: Sosok Aulia Rahman Basri, Putra Asli Kota Bangun yang Resmi Dilantik sebagai Bupati Kukar 2025-2030

Ia juga mendorong agar Pemkab Kukar terus membuka akses keterbukaan informasi publik seluas-luasnya, demi memperkuat transparansi dan akuntabilitas.

"Kami juga berharap agar pemerintah daerah mau membuka ruang keterbukaan informasi publik selebar-lebarnya," pungkasnya. (*)