Minat Sekolah Rakyat Jenjang SD di Samarinda Masih Rendah, Dinsos Kaltim Akan Evaluasi 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih menghadapi tantangan besar dalam merealisasikan program sekolah rakyat, terutama pada jenjang Sekolah Dasar (SD). 

Rendahnya minat orangtua menjadi hambatan utama dalam penjaringan siswa SD untuk sekolah berasrama yang dirancang untuk mendukung anak-anak dari keluarga tidak mampu.

Kepala Dinas Sosial Kalimantan Timur, Andi Muhammad Ishak, mengungkapkan bahwa dari tiga lokasi rintisan sekolah rakyat yang disiapkan di Kota Samarinda yakni Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda, dan SMA Negeri 16 Samarinda hanya satu lokasi yang saat ini paling siap menjalankan program.

Baca juga: Lulusan SMK Jadi Penyumbang Peserta Terbanyak Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Samarinda 

“Dari ketiga lokasi, yang paling siap saat ini adalah di BPMP. Pesertanya telah terdaftar dan hanya menunggu pemeriksaan kesehatan sebelum kegiatan belajar dimulai,” ujarnya saat dikomfirmasi Sabtu (12/7/2025)

Sekolah rakyat di BPMP akan menampung masing-masing 50 siswa pada jenjang SMP dan SMA, dengan dua rombongan belajar di setiap jenjang.

Tahun ajaran baru dijadwalkan dimulai pada 14 Juli 2025. Sementara itu, dua lokasi lainnya BPVP dan SMAN 16 ditargetkan mulai menerima siswa pada 18 Juli 2025.

Dalam upaya percepatan rekrutmen, Dinas Sosial Kaltim juga melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk membantu identifikasi calon siswa, termasuk melakukan verifikasi kondisi sosial ekonomi serta kesiapan keluarga dalam mendukung sistem pendidikan berasrama.

Namun demikian, pencarian siswa jenjang SD masih menjadi tantangan tersendiri. Orangtua dinilai belum siap melepaskan anak-anak mereka yang masih berusia dini untuk tinggal di asrama.

“Berdasarkan pengalaman dari tiga sekolah rintisan, kami belum berhasil menemukan calon siswa untuk jenjang SD,” jelas Andi.

Minat terhadap sekolah rakyat sejauh ini justru lebih tinggi pada jenjang SMP dan SMA. Fenomena ini juga ditemukan di provinsi lain. 

Hal ini mendorong Dinsos Kaltim untuk mengevaluasi pendekatan yang digunakan dalam menjaring siswa SD, termasuk opsi bekerja sama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan panti asuhan yang membina anak-anak usia sekolah dasar yang belum bersekolah.

Andi menegaskan bahwa seluruh kebutuhan siswa di sekolah rakyat akan dijamin oleh pemerintah, sehingga keluarga tidak perlu khawatir dengan pembiayaan.

“Setiap anak akan mendapat dukungan biaya sebesar Rp48 juta per tahun. Jadi kami berharap orang tua tidak perlu cemas, karena kebutuhan anak-anak insya Allah akan terjamin,” pungkasnya.(*)