Krisis Air Tak Kunjung Usai, Warga Loa Duri Ulu dan Loa Janan Ulu Adukan ke DPRD Kukar

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama warga dari wilayah Loa Duri Ulu dan sekitarnya pada senin (21/7/2025), guna menindaklanjuti persoalan layanan air bersih yang dikeluhkan masyarakat.

RDP yang digelar di ruang rapat DPRD Kukar ini dihadiri oleh Direktur Utama PDAM Kukar, perwakilan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Pekerjaan Umum (PU), serta beberapa Ketua RT mewakili warga.

Ketua Komisi II DPRD Kukar, Eko Wulandanu, menegaskan pihaknya akan mengawal serius perbaikan sistem layanan PDAM di kawasan Loa Duri Ulu dan Loa Janan Ulu.

Ia menyebut keluhan masyarakat adalah persoalan mendesak yang harus segera ditangani pemerintah daerah bersama PDAM.

Baca juga: Puncak MTQ ke 45 Kaltim, Kukar Berjaya di Delapan Cabang Lomba

“Kami ingin memastikan bahwa warga Loa Duri Ulu dan Loa Janan Ulu mendapatkan pelayanan air bersih yang layak. Ini menyangkut kebutuhan dasar, dan kami dari Komisi II DPRD Kukar siap mengawal program perbaikannya,” tegas Eko Wulandanu.

Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan bahwa mereka telah mengalami kesulitan air selama beberapa tahun, dan berharap agar keluhan mereka tidak lagi diabaikan.

Eko menambahkan bahwa pihaknya akan mendorong percepatan realisasi perbaikan jaringan dan instalasi air bersih melalui pembahasan perubahan anggaran daerah yang akan datang.

Anggota DPRD Kukar lainnya, Hairendra, turut mendukung langkah percepatan tersebut. Ia menyampaikan bahwa persoalan teknis harus segera direspons dengan solusi konkret agar warga tidak terus dirugikan.

“Seperti yang tadi disampaikan para Ketua RT, warga sudah cukup lama mengalami kesulitan air. Kami sangat berharap melalui RDP ini, solusi yang ditawarkan PDAM bisa segera diwujudkan,” ujar Hairendra.

Sementara itu, Dirut PDAM Kukar menjelaskan kendala di lapangan antara lain disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk serta keterbatasan kapasitas instalasi pengolahan air seperti BIPA, penjaringan, dan Water Treatment Plant (WTP).

Namun pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah teknis untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Kami memahami kondisi teknis di lapangan, dan kami sudah menyiapkan solusinya. Tinggal didorong agar bisa segera direalisasikan,” ujarnya. (*)