Dugaan Beras Oplosan Merebak, Sampel Beras dari Balikpapan Diuji di Laboratorium Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Rantai pasokan sembako di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mulai diawasi ketat.

Hal ini dilakukan pasca Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman yang mengumumkan ada sekitar 212 merek beras terindikasi melakukan pelanggaran, jenis premium dan medium diduga oplosan.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPPKUKM) Kaltim melalui Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) dan Tim pengawasan gabungan melakukan Pengawasan Terpadu di wilayah Kota Balikpapan beberapa waktu lalu.

“Kami lakukan pengawasan tepatnya hari Kamis lalu, total sebanyak 6 titik lokasi pelaksanaan pengawasan terdiri dari dua pasar tradisional, 2 ritel modern dan 2 distributor besar yang menjadi rantai pasok utama beras premium di Balikpapan,” jelas Plt Kabid PKTN DPPKUKM Kaltim sekaligus Ketua Koordinator Pengawasan Tim 1, Asep Nuzuludin pada Minggu (27/7/2025).

Baca juga: Pengawasan Dugaan Beras Oplosan, Disperindag Kaltim Uji 21 Merek Beras di Laboratorium

Ia juga mengatakan, pengawasan ini dilakukan untuk menindaklanjuti munculnya informasi dari pemberitaan terkait dugaan beras oplosan.

Namun, pihaknya tidak bisa menyimpulkan langsung apakah beras premium atau oplosan pasca pengawasan, sebelum hasil uji laboratorium dikeluarkan.

"Tim telah mengambil sampel beras dari sejumlah lokasi untuk diuji kualitas dan kesesuaiannya, dengan klasifikasi beras premium," kata Asep.

Lebih lanjut, Asep menjelaskan standar beras premium maupun medium tidak bisa ditentukan berdasarkan tampilan fisik saja.

Baca juga: Hasil Sidak Beras Oplosan di Balikpapan Kaltim, Disdag Fokus Pengawasan Harga Eceran Tertinggi

Tetapi sampel tersebut akan diperiksa di laboratorium UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

"Kami tidak bisa menyatakan dari tampilan fisik bahwa ini premium atau tidak. Harus ada pengujian sesuai standar mutu yang berlaku dan untuk mengetahui hasilnya setelah 3 minggu setelah masuk lab pengujian," jelasnya.

Dalam pengawasan kali ini, diakui Asep, tim belum menemukan indikasi pencampuran atau manipulasi kemasan yang bisa dikategorikan sebagai praktik oplosan.

"Temuan sebelumnya lebih ke berat yang tidak sesuai. Itu sudah kami tindaklanjuti dan pelaku usaha sudah memperbaiki," tandasnya. (*)