Isu Munaslub Golkar dan Penggulingan Takhta Bahlil Lahadalia, Nusron Wahid Bantah Dapat Restu Istana

TRIBUNKALTIM.CO - Isu Munaslub Golkar dan penggulingan takhta Bahlil Lahadalia jadi sorotan publik. 

Sosok Nusron Wahid dikaitkan sebagai tokoh sentral yang direstui Istana menggantikan Bahlil Lahadalia di pucuk pimpinan partai Golkar. 

Kendati demikian, politisi Golkar, Nusron Wahid membantah dirinya dapat restu Istana gantikan Bahlil Lahadlia dari posisi Ketum Golkar.

Serupa, Bahlil Lahadalia pun menepis isu keretakan Golkar.

Kepada media, Bahlil Lahadalia membantah adanya gerakan politik menggulingkan dirinya dari jabatan Ketum Golkar.

Baca juga: Respons tak Terduga PDIP Soal Bendera One Piece, Golkar Anggap Bagian Makar, Usul Ditindak Tegas

Beredar isu adanya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang mencuat ke publik.

Spekulasi nama Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian Partai Golkar, Nusron Wahid ikut terlibat dalam komunikasi dengan Istana untuk menggulingkan kepemimpinan Partai Golkar saat ini.

Tapi kabar ini langsung dibantah secara kompak oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan Nusron Wahid, usai menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Kalimantan Selatan, Minggu (3/8/2025). 

Keduanya menampik isu keretakan yang terjadi di tubuh partai berlambang pohon beringin, sekaligus membantah isu adanya munaslub. 

Bahlil menyatakan kabar tersebut tidak berdasar dan tidak punya sumber yang jelas.

“Inilah. Masa mau dipercaya berita yang enggak ada sumbernya, piye toh (gimana sih),” kata Bahlil.

Pada kesempatan serupa, Nusron juga menegaskan tidak tahu menahu soal isu munaslub yang dikaitkan dengan dirinya.

Ia juga menegaskan tidak pernah ada pembicaraan di lingkungan Istana maupun di lingkup Partai Golkar yang membicarakan tentang munaslub.

“Pertama saya tidak tahu menahu tentang isu tersebut. Yang kedua, sampai hari ini tidak pernah ada pembicaraan di lingkungan Istana kepada saya ataupun kepada pihak-pihak lain di lingkungan Partai Golkar yang membicarakan tentang Munaslub,” jelas Nusron.

Baca juga: Alasan Nasdem Desak Moratorium IKN dan Usulkan Jadi Ibu Kota Kaltim, Golkar: harus Dihitung Betul

Kata Nusron, fokus utama pembahasan yang melibatkan dirinya dan kelompok kerja di Golkar adalah persoalan-persoalan strategis terkait kepentingan rakyat dan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, bukan konflik internal partai.

“Topik kita hari ini adalah topik tentang pengentasan kemiskinan. Topik tentang bagaimana kita mewujudkan swasembada pangan, topik kita tentang swasembada energi, topik tentang hilirisasi, topik tentang bagaimana menyukseskan perumahan 3 juta untuk rakyat miskin. Tidak ada topik-topik seperti yang saudara sebutkan tadi. Jelas,” kata Nusron.

 Sebelumnya beredar kabar mengenai Munaslub Partai Golkar yang akan digelar dalam waktu dekat.

Dalam sebuah pemberitaan di media arus utama, disebut bahwa Istana sudah merestui pergantian Bahlil Lahadalia dari kursi Ketua Umum Partai Golkar.

Baca juga: Arteria Dahlan Jadi Komisaris PT Petrokimia Gresik, Rumor Keluar PDIP Masuk Golkar Mencuat

Informasi yang tak memiliki sumber jelas itu bahkan menyebut restu disampaikan gamblang kepada Nusron Wahid, politikus Golkar yang juga 

Dalam pemberitaan itu, Nusron Wahid selaku Ketua DPP Partai Golkar cum Menteri ATR/Kepala BPN, dipanggil menghadap Hambalang dan Munaslub mengganti Bahlil dari kursi ketum Golkar dieksekusi tahun ini.

Bahlil sendiri resmi terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI yang digelar pada 20-21 Agustus 2024. Saat itu ia terpilih secara aklamasi menggantikan Airlangga Hartarto yang mundur dari posisi ketua umum.

Di masa kepemimpinannya yang segera memasuki 1 tahun, Bahlil menegaskan bahwa partai berlambang beringin tegak lurus mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Bahlil juga telah menegaskan Golkar bakal mendukung Prabowo hingga Pilpres 2029.

Sekilas Partai Golkar

Partai Golongan Karya atau secara umum disingkat dengan Partai Golkar adalah sebuah partai politik di Indonesia.

Didirikan sebagai Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) pada tahun 1964, dan berpartisipasi untuk pertama kalinya dalam pemilihan umum nasional pada 1971 sebagai Golkar (Golongan Karya). 

Partai Golongan Karya tidak resmi menjadi partai politik hingga tahun 1999, ketika Golkar diperlukan untuk menjadi sebuah partai untuk mengikuti pemilihan.

Partai Golkar berkuasa dari tahun 1971 hingga 1999, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto dan B.J. Habibie. Kemudian bergabung dengan koalisi yang berkuasa di bawah presiden Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono.

 Ketika Presiden Joko Widodo dari PDI-P terpilih pada tahun 2014, Partai Golongan Karya awalnya memilih untuk bergabung dengan koalisi oposisi yang dipimpin oleh mantan jenderal Presiden Prabowo Subianto, yang pada akhirnya kembali mengalihkan dukungannya kepada Pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden ke-7 Joko Widodo pada tahun 2016.

Dalam perkembangannya, khususnya pasca Orde Baru, Partai Golkar berhasil bertransformasi menjadi partai modern yang mengadopsi nilai-nilai demokrasi.

Pimpinan-pimpinan Partai Golkar juga berhasil menakhodai Golkar sebagai partai politik berpaham sentrisme yang merangkul semua golongan dengan mengedepankan semangat moderat. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Bahlil dan Nusron Wahid Kompak Bantah Isu Munaslub Golkar

Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram