Pemkot Balikpapan Gelar Rapat Koordinasi Terkait Bendera One Piece

Zulkifli menjelaskan bahwa pemerintah akan mengambil langkah persuasif, bukan represif, dalam menyikapi hal ini.

"Kami tidak akan represif karena memang tidak ada larangan resmi. Namun, kami akan meminta dengan baik-baik kepada siapa pun yang mengibarkan bendera tersebut untuk menurunkannya," ujarnya.

Langkah ini akan dilakukan secara bertahap, mulai dari berkoordinasi dengan ketua RT, tokoh masyarakat, hingga pendekatan langsung.

"Kami sudah menemukan satu kasus di mana bendera One Piece dipasang di sebuah kendaraan pikap. Setelah kami tanya, mereka mengaku hanya ikut-ikutan. Kami tidak memberikan sanksi, hanya meminta untuk diturunkan, dan mereka bersedia melakukannya," tambah Zulkifli.

Zulkifli juga menganalisis munculnya fenomena ini sebagai dampak dari media sosial dan tren nasional.

"Fenomena ini bukan berasal dari Balikpapan, tapi mengikuti tren nasional yang dilihat dari media sosial dan YouTube."

Menurutnya, ada kesalahpahaman di kalangan masyarakat yang menganggap bendera ini sebagai simbol kebebasan. 

"Banyak motif, ada yang bilang ini lambang kebebasan. Saya tegaskan, tidak ada kebebasan yang mutlak. Makin maju sebuah negara, makin banyak aturannya," ungkapnya.

Pemerintah Balikpapan berharap masyarakat bisa lebih bijak, terutama menjelang peringatan kemerdekaan 17 Agustus.

"Pada momen 17-an ini, masyarakat seharusnya fokus mengibarkan bendera Merah Putih dan atribut kemerdekaan lainnya, bukan bendera lain yang tidak jelas maknanya. Ini bisa memicu silang pendapat di masyarakat," tutup Zulkifli. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram.