Pengamat Ekonomi Unmul Samarinda Purwadi Tanggapi Kelangkaan Bahan Pokok Penting di Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Kelangkaan bahan pokok penting (bapokting) di pasaran beberapa waktu terakhir terus menyebabkan masalah di tengah masyarakat.

Dugaan penimbunan, permainan harga, hingga penyaluran yang tidak tepat sasaran dimungkinkan masih terjadi.

Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi menilai persoalan distribusi dapat diatasi dengan langkah sederhana. 

Melakukan pengawasan yang lebih ketat dan pengelolaan data yang akurat. 

Baca juga: Komisi IV DPRD Samarinda Kawal Perbaikan Kerusakan Gedung SDN 020

Tetapi, sampai saat ini, upaya pengawasan di lapangan dinilainya masih lemah.

“Kalau sidak sudah direncanakan, siap-siap saja hasilnya tidak objektif. Pejabat harus turun ke lapangan seperti intel zaman dulu,” sarannya, Rabu (6/8/2025).

Terbukti, lonjakan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur (Kaltim) baru–baru kembali memicu krisis ekonomi yang menekan warga perbatasan. 

Persoalan utama bukan sekadar tingginya harga, gagalnya kebijakan struktural pemerintah dalam menjawab kebutuhan jangka panjang masyarakat termasuk di Mahulu menjadi daftar panjang pekerjaan rumah pihak terkait.

“Solusi yang dilakukan pemerintah hanya seperti memadamkan api. Baru bergerak setelah ada kejadian besar atau viral. Sifatnya reaktif, bukan strategis,” singgung Purwadi.

Pernyataan ini juga merespons kebijakan distribusi sembako oleh Pemprov Kaltim sebagai tanggapan atas meningginya harga bahan pokok. 

Hal serupa bisa terjadi ketika nantinya stok beras di pasaran menipis.

Kondisi ini sejatinya bukan hal baru terjadi sekali, siklus tahunan.

Lagi–lagi yang selalu berulang, tetapi tanpa ada pembenahan serius dari pemerintah. 

Ketika datang musim hujan, banjir besar terjadi. Kemudian kemarau, harga-harga kembali melonjak.

“Jika setiap tahun hanya mengirim sembako, operasi pasar, itu bukan solusi. Merupakan tanda bahwa pemerintah tidak punya desain kebijakan jangka panjang, terutama untuk Mahulu ya,” ujarnya.

Purwadi juga menekankan, bahwa hal utama dalam menyelesaikan persoalan distribusi bahan pokok penting (bapokting) ialah akses.

Misalnya, ketergantungan Mahulu pada jalur sungai membuat wilayah ini sangat rentan krisis distribusi. 

Satu-satunya cara, dengan memperbaiki dan membangun jalan darat permanen serta fungsional.

“Tidak perlu jalan tol, tapi jalan tanah pun kalau bisa dilalui sepanjang tahun akan sangat membantu. Selama akses masih buruk, harga barang akan terus mahal,” tandasnya.

Jika terkait distribusi beras di pasaran yang beberapa hari ini mulai mahal dan menipis, ia menyoroti lemahnya komitmen pemerintah dalam pengawasan pasar.

Tetapi, isu–isu yang berkembang terkait beras, dan menyarankan pemerintah mesti melakukan turun ke lapangan lebih gencar untuk mencegah penimbunan dan memastikan distribusi beras lancar.

“Harus lebih sering turun, tiga hari sekali, seminggu sekali. Di dalam kota saja, mesti memeriksa dari hulu ke hilir,” ujarnya.
 
Peran Bulog dalam mengelola impor beras, juga penting memastikan harga yang ditawarkan kepada petani lebih tinggi, tujuannya agar petani tidak memilih menjual hasil panen kepada pengusaha.

“Kelompok petani di Kaltim daerah–daerah antara dibeli Bulog dan pengusaha, lebih jatuh harganya kalau Bulog yang menawar, harusnya Bulog bisa menawarkan angka lebih tinggi karena uang negara yang dipakai, kan hasil pajak rakyat juga,” pungkas Purwadi. (*)