Anggota DPRD Berau Abdul Waris Minta Jaga Ekosistem Laut dengan Tidak Gunakan Bahan Peledak

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Anggota DPRD Berau, Kalimantan Timur Abdul Waris menganggap permasalahan penggunaan bahan peledak di perairan laut Berau masih terus harus dikawal. 

Menurut Waris, aktivitas terlarang itu masih terus berlangsung lantaran sejumlah faktor yang belum ditangani secara serius.

Salah satunya keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki aparat keamanan di wilayah pesisir.

Waris menegaskan, aparat keamanan yang bertugas di beberapa kecamatan berpotensi seperti Kecamatan Biduk-Biduk harus didukung dengan perahu cepat dan dana operasional yang memadai.

Polsek Biduk-Biduk dan TNI AL seharusnya didukung speedboat dan biaya operasional yang memadai. Sehingga, ketika ada laporan, mereka langsung cepat melakukan pengejaran.

Baca juga: Dinas Sosial Berau Dorong Upaya Pemberantasan Kemiskinan Melalui Jalur Pendidikan

“Kalau saya boleh usul, pemerintah bisa memberikan hibah atau bantuan operasional perahu cepat khusus ke TNI AL dan aparat kepolisian di sana,” katanya kepada Tribunkaltim.co, Kamis (7/8/2025).

“Ini juga jadi penyebab kenapa penindakan lambat karena armada yang tidak maksimal. Kalaupun ada, tapi tidak bisa jalan karena dana operasionalnya tidak ada,” tambahnya.

Waris mengakui, upaya pemberantasan bom ikan tak cukup hanya dilakukan oleh aparat keamanan.

Masyarakat pun punya peran penting. Salah satunya dengan tidak membeli ikan hasil tangkapan yang diduga menggunakan bahan peledak.

“Selama masih ada yang beli, pelaku akan terus mencari. Tapi kalau tidak ada pasar, kegiatan itu akan berhenti dengan sendirinya,” katanya.

Baca juga: Berau Bebas Beras Oplosan, Semua Sampel Lolos Uji Mutu

Ia juga mendorong Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Timur, selaku instansi yang berwenang, agar lebih intens turun ke lapangan melakukan penyuluhan ke masyarakat nelayan.

Edukasi penting untuk membuka kesadaran soal bahaya bom ikan, baik bagi ekosistem laut maupun mata pencarian nelayan itu sendiri.

Tak hanya pembeli, Waris juga menyoroti peran para penampung.

Menurutnya, selama masih ada oknum yang menerima hasil tangkapan dari bahan peledak, maka rantai praktik ilegal ini akan terus berputar.

“Kalau hanya pelaku di lapangan yang ditindak, itu tidak akan berdampak besar. Tapi kalau penampung juga kena sanksi pidana, itu baru bisa menekan habis-habisan,” tutupnya. (*)