Breaking News

Berita Kukar Terkini

Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani Soroti Minimnya Pemanfaatan Kekayaan Alam untuk Tingkatkan PAD

Kukar punya tambang, migas, sawit, pertanian, peternakan. Tapi semua itu belum dimaksimalkan untuk menghasilkan pendapatan daerah

TRIBUNKALTIM.CO/PATRICK VALLERY SIANTURI
SUMBER DAYA ALAM - Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Ahmad Yani menyoroti belum optimalnya pemanfaatan Sumber Daya Alam Kukar untuk meningkatkan kesejahteraan daerah. Beliau mendorong agar paradigma pengelolaan kekayaan alam di Kukar diubah, dari sekadar eksploitasi sumber daya menjadi upaya strategis untuk menciptakan kemandirian ekonomi daerah. (TRIBUNKALTIM.CO/PATRICK VALLERY SIANTURI) 

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimantan Timur Ahmad Yani menyoroti belum optimalnya pemanfaatan Sumber Daya Alam Kukar untuk meningkatkan kesejahteraan daerah.

Kukar memiliki kekayaan alam yang sangat besar, mulai dari tambang, minyak dan gas (migas), hingga perkebunan sawit.

“Potensi kita luar biasa. Kita punya tambang, migas, sawit, pertanian, peternakan. Tapi semua itu belum dimaksimalkan untuk menghasilkan pendapatan daerah,” ujar Ahmad Yani, Jumat (8/8/2025).

Baca juga: Bendera Merah Putih Jadi Nafkah, Perjuangan Penjual Musiman di Jalanan Kota Tenggarong

Menurutnya, potensi tersebut semestinya bisa menjadi penggerak utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, sejauh ini pemerintah daerah dinilai belum berhasil mengelola kekayaan itu menjadi sumber pemasukan yang berkelanjutan.

“Selama ini pembangunan lebih banyak mengandalkan dana perimbangan dari pusat. Padahal kita punya potensi sendiri yang bisa digarap. Jangan terus-menerus bergantung,” tegasnya.

Ahmad Yani juga menekankan pentingnya kerja sama strategis antara perusahaan yang beroperasi di Kukar dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menurutnya, perusahaan-perusahaan besar sudah ada di Kukar, namun belum ada skema konkret agar mereka turut memberikan kontribusi langsung terhadap pendapatan daerah melalui kerja sama bisnis dengan BUMD.

“Tinggal bagaimana perusahaan ini mau diajak kerja sama dengan BUMD. Supaya mereka juga bisa berbisnis bersama, dan hasilnya bisa dirasakan rakyat,” ucapnya.

Ia menambahkan, dengan besarnya APBD Kukar, seharusnya pemerintah mampu menciptakan siklus ekonomi yang menguntungkan, bukan hanya menyalurkan anggaran tanpa perhitungan hasil jangka panjang.

“Kalau kita keluarkan anggaran Rp1 triliun atau Rp2 triliun, harusnya ada yang kembali. Minimal Rp500 miliar masuk jadi PAD. Tapi selama ini tidak ada perhitungan bisnisnya. Ini yang harus kita benahi,” tuturnya.

Ahmad Yani mendorong agar paradigma pengelolaan kekayaan alam di Kukar diubah, dari sekadar eksploitasi sumber daya menjadi upaya strategis untuk menciptakan kemandirian ekonomi daerah.

“Kita tidak boleh hanya jadi penonton di tanah sendiri. Potensi sudah ada, tinggal kemauan untuk mengelola secara serius. Ini tantangan kita ke depan,” pungkasnya. (*)

 

 

Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved