Baca tanpa iklan
Pernyataan itu dilontarkan Arief Poyuono dalam acara Mata Najwa edisi spesial Pemilu 2019 bertajuk "Suara Penentu" yang tayang di Trans7, Rabu (17/4/2019) malam.
Arief Poyuono menolak hasil hitung cepat atau Quick Count Pilpres 2019 dari sejumlah lembaga survei yang memenangkan capres-cawapres nomor urut 01, Jokowi-Maruf.
Menurut Arief, hasil Quick Count Pilpres 2019 merupakan bentuk ketidakjujuran lembaga survei untuk menutupi real count KPU.
"Dalam hukum statistik selalu ada kata probabliltas, artinya mungkin benar, mungkin salah. Ayo akui itu. Kalau sebuah lembaga survei sebelum pilpres dikumpulin di istana, whats going on?," kata Arief Poyuono.
Arief Poyuono yang tercatat sebagai anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengklaim hasil Quick Count Pilpres 2019 sejumlah lembaga survei berbeda dengan hasil real count yang dilakukan tim BPN.
"Artinya, gak perlu dong kami megakui (hasil quick count). Yang menang kan Pak Prabowo. Kalau semua lembaga survei yang mengadakan quick count dibayar datang ke istana kredibilitasnya di mana?," kata Arief Poyuono.
Pernyataan Arief tersebut langsung dipotong oleh Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya.
"Saya tantang anda, berani tidak buka besok juga di depan masyarakat hasil angka quick count yang diklaim kubu anda?," kata Yunarto.
"Ya berani dong.. Anda dapat biayanya dari mana? Anda saja salah kok menebak Pilkada DKI. Charta Politika kan gak mau mundur ketika Ahok kalah. Sorry ya, penetlitian bisa salah bisa benar," jawab Arief.
Host Mata Najwa, Najwa Shihab lantas bertanya kepada Arief, dari mana keyakinan Prabowo menang.
"Kami punya data sendiri. Kami punya saksi. Mohon maaf, surveyornya lembaga survei dengan saksi kami banyakan mana?" jawab Arief.
Menurut Arief Poyuono, tim BPN mengambil sampel di 50.000 TPS dan hasil quick count memenangkan Prabowo-Sandi di angka 54 persen lebih.
Sempat terjadi debat antara Arief Poyuono dengan politikus Partai Golkar Rizal Mallarangeng, jubir TKN Ace Hasan Syadzily, dan politikus PDIP Adian Napitupulu.
Sampai-sampai Arief Poyuono kembali mengungkit soal lembaga survei yang dibayar pihak Jokowi.
Najwa Shihab lantas mencoba meluruskan hal itu, "Supaya tidka fitnah, apakah Charta Politika memang lembaga bayaran?," tanya Najwa.