Anggota SBY di DKI Jakarta akan Bongkar dan Hapus Anggaran TGUPP Anies Baswedan, Jadi Mirip Era Ahok

TRIBUNKALTIM.CO - Anak buah SBY di DPRD DKI Jakarta akan hapus anggaran TGUPP Anies Baswedan, skema mirip era Ahok.

Jatah anggaran untuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan atau TGUPP Anies Baswedan di rancangan APBD DKI Jakarta sebesar Rp 19,8 miliar.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiono akan menghapus anggaran untuk TGUPP Anies Baswedan tersebut.

• Prabowo Subianto Pusing Ditekan Effendi Simbolon, Teman Adian Napitupulu: Kau Berani Sama Aku Ya?

• Dituding Cueki Presiden Jokowi, KPK Beber Dua Korupsi Besar yang Ditangani, Ada TNI dan Pertamina

• Gegara Prabowo Subianto dan Maruf Amin, Presiden Jokowi Dapat Cap Negatif dari Dunia Internasional

Diketahui, Mujiono berasal dari Fraksi Partai Demokrat, partai yang didirikan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.

Komisi A DPRD DKI Jakarta akan merekomendasikan anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP DKI Jakarta sebesar Rp 19,8 miliar dicoret, dari rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD DKI Jakarta 2020.

Anggaran TGUPP saat ini diusulkan dalam pos anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bappeda DKI Jakarta.

Komisi A merekomendasikan anggaran itu dialihkan memakai dana operasional Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Seperti di era Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, yakni Basuki Tjahaja Purnama BTP alias Ahok, anggaran TGUPP diambil dari pos dana operasional Gubernur, bukan di Bappeda.

Sebab, TGUPP bertanggungjawab langsung kepada Anies Baswedan selaku Gubernur.

"Iya, dipindahkan ke sana (dana operasional gubernur)," ujar Ketua Komisi A Mujiono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).

Mujiono menyampaikan, Komisi A akan menyampaikan rekomendasi tersebut dalam rapat pembahasan rancangan KUA-PPAS 2020 yang dilakukan Badan Anggaran atau Banggar DPRD DKI Jakarta.

"Keinginan sebagian besar anggota memang dinolkan, tapi kan tentunya enggak semudah itu, kami akan berjuang sama-sama di Banggar besar," kata dia.

Mujiono berujar, Komisi A juga merekomendasikan adanya evaluasi tugas pokok dan fungsi TGUPP.

Sebab, jumlah anggota dan anggaran TGUPP melonjak di era Anies Baswedan.

Padahal, anggaran TGUPP era pemerintahan sebelumnya tidak sebesar era Anies Baswedan.