Nyaris Tak Ada yang Dukung Presiden Jokowi Tiga Periode, Ini Respon PSI dan PDIP dan Gerindra

TRIBUNKALTIM.CO - Nyaris Tak ada yang dukung Presiden Jokowi tiga periode, ini respon PSI dan PDIP partai Megawati.

Diketahui,  di MPR beredar wacana menjadikan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode, dan jika demikian Presiden Joko Widodo atau Jokowi berpeluang memimpin Indonesia hingga 3 periode.

Namun, nyaris tak ada parpol yang mendukung jabatan Presiden hingga 3 periode, baik Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto, maupun PDIP yang dipimpin Megawati.

Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengatakan, usulan soal perubahan masa jabatan Presiden masih sebatas wacana.

Hingga saat ini, belum ada pembicaraan resmi di MPR maupun antar fraksi terkait usulan tersebut.

"Diskursus tentang penambahan masa jabatan Presiden ini terlihat biasa saja sebagai sebuah wacana usulan," kata Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

• Kabar Buruk Gubernur Anies Baswedan dan DPR DKI Jakarta Terancam Tak Digaji, Gegara APBD Lem Aibon?

• Ini Cara PKS Pilih Pengganti Sandiaga Uno Wagub DKI Jakarta yang Disodorkan Partai Prabowo Subianto

• Ini Akibat Fatal untuk Anies Baswedan dan DPRD DKI Jakarta Karena Tak Selesaikan Tugas Tepat Waktu

• Sah, Ahok BTP Jadi Komisaris Utama Pertamina, Ini Kewenangan yang Dimiliki eks Veronica Tan

"Saya kira kita ini belum secara resmi membicarakan di tingkat pimpinan maupun di tingkat fraksi-fraksi," lanjutnya.

Arsul Sani mengatakan, MPR menampung usulan apapun sebagai sebuah wacana.

Selanjutnya, untuk merealisasikan usulan itu, perlu kajian mendalam yang melibatkan seluruh pihak terkait.

Ia menyebut, saat ini masih terlalu pagi untuk menyimpulkan apakah MPR bakal betul-betul merevisi masa jabatan Presiden.

Ia hanya memastikan bahwa revisi masa jabatan Presiden tidak menjadi rekomendasi dari MPR periode sebelumnya.

"Yang jelas soal masa jabatan Presiden itu tidak ada dalam rekomendasi.

Yang saya kira kalau menyangkut ke Presidenan tentu rekomendasi itu lebih mengarah pada penguatan sistem Presidensial," ujar dia.

Arsul Sani menambahkan, sebagai sebuah wacana, perubahan masa jabatan Presiden tentu akan menuai pro dan kontra.