RAPBD Jakarta 2020 Disorot Lagi, 1 Set Komputer Rp 128,9 Miliar, Tanggapan Anak Buah Anies Baswedan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD ) pimpinan Gubernur Anies Baswedan kembali disorot.
TRIBUNKALTIM.CO - RAPBD Jakarta 2020 disorot lagi, 1 set komputer Rp 128,9 miliar, begini tanggapan anak buah Anies Baswedan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD ) pimpinan Gubernur Anies Baswedan kembali disorot.
Kali ini yang menjadi sorotan dalam RAPBD DKI Jakarta 2020 adalah anggaran pengadaan 1 set komputer yang mencapai Rp 128,9 miliar.
• Jelang Timnas Indonesia U23 vs Vietnam, Tim Garuda Siap Tempur Indra Sjafri Singgung Soal takdir
• Ramalan Zodiak Hari Ini Selasa 10 Desember 2019, Tempat Kerja Leo jadi Lebih Buruk, Pisces Muak!
• Di Vagabond Voyage, Lee Seung Gi Ditanya soal Season 2, Ini Jawaban Lawan Main Suzy, Jadi Petunjuk?
• Line Up Pertama 34th Golden Disc Awards, Top 10 Hasil Sementara Popularity Award, Sudah 2 Juta Vote
Nominal fantastis hadir diusulkan Badan Pajak dan Retribusi Daerah ( BPRD ) DKI Jakarta.
Melansir Kompas.com, usulan pengadaan satu set unit komputer lengkap dengan perangkatnya mencapai Rp 128,9 miliar.
Besarnya anggaran tersebut dipertanyakan oleh anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Anthony Winza Probowo.
"Saya melihat di BPRD itu ada anggaran yang lumayan fantastis, itu untuk pembelian komputer kapabilitas data analitik, satu unit itu Rp 60 miliar, plus ada tambahan lagi sembilan unit apa saya lihat, itu sekitar Rp 60 miliar juga. Jadi total Rp 120 miliar," ujar Anthony.
Hal itu disampaikan Anthony dalam rapat pembahasan RAPBD 2020 antara Komisi C DPRD DKI dan Pemprov DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Kamis (5/12/2019).
BPRD DKI Jakarta pun diminta untuk menjelaskan detail rencana pembelian komputer tersebut.

• Ramalan Zodiak Cinta Hari Ini Selasa 10 Desember 2019, Taurus jadi Orang Ketiga, Scorpio Campur Aduk
• Ringgo Agus Rahman Ungkap Trik Menangkan Hati Istrinya yang Blasteran Jerman, Para Jomblo Bisa Tiru
• Diungkap Setelah Dipecat, Orang Dalam Bongkar Ari Askhara Ternyata Masih Punya Utang ke Karyawannya
"Tolong dijelaskan, saya enggak berani nuduh dulu," kata dia.
Anthony meminta BPRD DKI membandingkan dengan perangkat komputer milik Kementerian Keuangan untuk mengelola data pajak.
"Perbandingan dengan nasional itu bagaimana. Jangan sampai nasional saja enggak pakai alat segini, tapi Jakarta pakai alat yang satu unitnya Rp 60 miliar," ucap Anthony.
BPRD DKI juga diminta menjelaskan manfaat yang akan didapat pemerintah jika alat tersebut digunakan.
"Kalau sudah beli alat ini, maka bisa jadi nambah berapa PAD (pendapatan asli daerah)," ujarnya.