Janji Manis Anies Baswedan, Minta Jokowi Tanggung Bansos Jakarta, Sri Mulyani Beber Info Menko PMK

TRIBUNKALTIM.CO - Janji manis Anies Baswedan, APBD seret, sekarang minta Jokowi tanggung bansos Jakarta, Sri Mulyani beber info Menko PMK.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lempar handuk untuk membiayai hidup 1,1 juta warganya selama terdampak Virus Corona atau covid-19.

Anies Baswedan pun meminta Pemerintah Jokowi menanggung seluruh bansos yang akan disalurkan ke warga Jakarta.

Diketahui, sebelumnya Pemprov DKI akan menyalurkan Rp 600 ribu sebagai bansos ke 1,1 juta warga, selama 3 bulan.

Menteri Keuangan ( Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak mampu menyalurkan bantuan sosial (bansos) untuk 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat ( PKM) di wilayahnya.

Sri Mulyani pun mengatakan, kini tanggung jawab untuk menyalurkan bansos kepada 1,1 juta KPM tersebut tersebut dilempar ke pemerintah pusat.

• Refly Harun-Fadli Zon Kompak Respon Kritik Najwa Shihab, Sindir Arteria Dahlan dan Anak Buah Prabowo

• Sarankan Institusi Luhut Dibubarkan Lantaran Tak Penting, Ekonom Ini Takut Bernasib Mirip Said Didu

• Kabar Terbaru, Tiba-tiba Jokowi Persilakan Warga Aktivitas Lagi, Ajak Berdamai dengan Virus Corona

• Kabar Gembira Luhut Pandjaitan, Lihat Trend Virus Corona Indonesia, Bagai Oase di Tandusnya Sahara

Ia menjelaskan, hal tersebut lantaran Pemerintah Provinsi DKI tidak memiliki anggaran yang cukup.

Kabar tersebut diakui Sri Mulyani didapatkannya dari Menko PMK Muhadjir Effendy.

Dengan demikian, beban penyaluran bantuan sosial untuk 4,7 juta KPM dibebankan seluruhnya kepada pemerintah pusat.

"Kemarin dapat laporan Pak Menko PMK (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy) DKI yang tadinya cover 1,1 juta warga mereka.

Namun tidak ada anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk cover 1,1 juta DKI dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat.

Sekarang seluruhnya diminta dicover pemerintah pusat," ujar Sri Mulyani ketika memberikan penjelasan kepada Komisi XI DPR RI, Rabu (6/5/2020) seperti dilansir oleh Kompas.com.

Dengan ini, pemerintah pusat pun harus meningkatkan alokasi anggaran bansos dengan tambahan limpahan KPM yang tidak mampu dicover oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Saat ini, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran untuk jaring pengaman sosial sebesar Rp 110 triliun.

Di sisi lain, ia menjelaskan, secara keseluruhan proses penyaluran bansos kepada masyarakat terdampak tekanan pandemi Virus Corona di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi ( Jabodetabek) sudah mencapai 80 persen pada pekan ini.