Anies Baswedan Balas Sindiran 3 Menteri Jokowi Soal Bansos di ILC Sebut yang di Lapangan Tahu Persis

TRIBUNKALTIM.CO - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan komentar tentang penyaluran Bantuan sosial ( Bansos) di wilayahnya.

Penjelasan dari Anies Baswedan itu disampaikannya di acara  Indonesia Lawyers Club ( ILC ) yang tayang di TV One Selasa 12 Mei 2020 

Kepada Karni Ilyas dan nara sumber yang hadir Anies Baswedan menjelaskan mekanisme pemberian Bansos di wilayah Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sempat disinggung oleh tiga menteri terkait Bantuan Sosial (Bansos).

Tiga menteri itu antara lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Hadir di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) pada Selasa (12/5/2020), Anies Baswedan lantas memberikan klarifikasi.

• Dinilai Lucu, Bos ILC Karni Ilyas Kritik PSBB Dilonggarkan, Kebijakan Baru Anies Bisa Berantakan?

• Ditandatangani Anies Baswedan, Pergub Sanksi PSBB Jakarta Bikin Kewenangan Satpol PP Lampaui Polisi?

Anies menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sengaja memberikan bantuan sosial lebih awal agar tidak terjadi kelaparan.

"Jadi dengan begitu masyarakat di DKI yang rentan mereka akan bisa survive karena kebutuhan pangannya terpenuhi."

"Jadi itu yang kita lakukan dan kita memutuskan untuk memberikan bantuan ini awal agar seperti yang katakan saya tadi tidak ada krisis pangan," ujar Anies.

Anies mengaku tidak ingin ada kekacauan lebih besar jika bansos tidak segera diberikan.

"Kalau ada krisis pangan kebutuhan pangan tidak terpenuhi, konsekuensinya sudah terbayang, akan ada masalah sosial dan ini di Jakarta risikonya menjadi besar," ungkapnya.

Anies mengatakan, awalnya semua berjalan lancar.

"Nah ini yang kita lakukan kemudian berjalanlah itu, sudah berjalan lancar tidak ada masalah dan antar jajaran juga tahu, wong ini kesepakatan bersama," ungkap dia.

Selain itu, Anies mengatakan dirinya juga sudah melaporkan kebijakan itu kepada para menteri pada saat rapat koordinasi.

"Pada waktu itu tanggal 2 April dan mereka tahu, dan 9 April itu ada rakor dipimpin oleh Pak Mendagri, Pak Mendagri berinisiatif untuk melakukan rakor dengan semua menteri di situ hadir juga semua Menko, Mensos, semua menteri-menteri yang relevan."