Pakar Epidemiologi Blak-blakan Ungkap Kesalahan Pemerintah soal New Normal, Membingungkan Publik

TRIBUNKALTIM.CO - Pakar Epidemiologi dari Universitas Indonesia blak-blakan menyebutkan kesalahan Pemerintah terkait new normal atau normal baru sehingga membingungkan publik. 

Menurut Pandu Riono, Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) menilai ada kesalahan yang dilakukan pemerintah hingga kerap mendapat kritik soal penanganan virus Corona.

Kesalahan yang dilakukan Pemerintah ini membuat publik jadi kebingungan karena cara komunikasi Pemerintah.

Dilansir TribunWow.com, Pandu Riono secara gamblang menyebut kesalahan itu terdapat dalam cara komunikasi pemerintah.

Menurut Pandu Riono, pemerintah kerap mengumumkan kebijakan yang masih dalam tahap perencanaan.

Hal itu disampaikannya melalui kanal YouTube Kompas TV, Sabtu (30/5/2020).

• Daftar 158 Daerah di Indonesia yang Siap New Normal per 5 Juni 2020 Versi LSI Denny JA, Ada Kaltim?

• New Normal di Indonesia, Waspada Lonjakan Kasus Corona, Becermin dari Korsel Setelah Sekolah Dibuka

• Kabar Ojol Dilarang Angkut Penumpang Saat New Normal? Pengemudi Online Bakal Demo ke Istana Negara

• Ada yang Ngantor, Ada yang WFH, Simak Sistem Kerja Baru PNS di Fase New Normal di SE Tjahjo Kumolo

"Kesalahannya adalah bagaimana pemerintah berkomunikasi dengan publik, jadi seharusnya ada juru bicara pemerintah yang bisa menjelaskan apa yang seharusnya disampaikan ke publik," kata Pandu.

"Jangan masih dalam taraf wacana, dalam taraf perencanaan atau sedang dibicarakan dalam rapat kabinet kemudian disampaikan."

"Padahal itu belum menjadi keputusan," sambungnya.

Pandu menyatakan, seharusnya semua kebijakan yang disampaikan ke publik adalah segala sesuatu yang sudah secara matang dibahas.

Karena itu, menurut Pandu banyak publik yang salah mengartikan setiap kebijakan pemerintah terkait penanganan virus Corona.

"Yang disampaikan ke publik adalah yang sudah diputuskan, yang sudah matang sehingga ini yang akan direncanakan," terang Pandu.

"Jangan yang masih belum matang disampaikan, karena dianggapnya yang disampaikan itu adalah sesuatu keputusan."

Lebih lanjut, Pandu mengimbau pemerintah belajar dari pengalaman agar kebijakan yang dibuat tak membingungkan publik.

"Yang membuat publik 'Wah besok sudah dilonggarkan', padahal baru direncanakan," kata dia.