Bupati Kutai Timur Ditangkap KPK Bersama Istri yang Jabat Ketua DPRD, Ada yang Unik Soal Asal Partai

TRIBUNKALTIM.CO - Kabar Bupati Kutai Timur ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) masih menjadi sorotan, pertanyaan upati Kutai Timur dari partai apa juga mengemuka.

KPK juga turut menangkap istri Bupati Kutai Timur Ismunandar, Encek UR Firgasih tengah menjabat sebagai Ketua DPRD Kutai Timur periode 2019-2024 dalam rangkaian OTT KPK, Kamis (2/7/2020) kemarin.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Nawawi Pomolango mengatakan, Bupati Kutai Timur Ismunandar ditangkap KPK di sebuah hotel di Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Menariknya, Bupati Kutai Timur dan sang istri yang menjabat Ketua DPRD Kutai Timur ternyata berasal dari partai yang berbeda.

• Soal Penangkapan Bupati Kutai Timur oleh KPK, Ketua DPRD Kaltim Ingatkan Pejabat Jangan Sembrono

• Kantor Bupati Kutai Timur hingga Ruang Kepala Bapenda Disegel KPK, Kapolres Kutim Sempat Kaget

• NEWS VIDEO Sembilan Ruang Kerja di Empat Kantor Pemerintahan Kutim Disegel KPK RI

• Sembilan Ruang Kerja di Empat Kantor Pemerintahan Kabupaten Kutim Disegel KPK RI

"Semalam kami amankan sang bupati beserta istrinya, dan seorang Kepala Bapeda dari sebuah hotel di Jakarta," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, Jumat (3/7/2020).

Encek merupakan kader Partai Persatuan Pembangunan sedangkan sang suami adalah penasihat Partai Nasdem.

Encek diketahui menjadi anggota DPRD Kutai Timur sejak 2014.

Kala itu, ia duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Kutai Timur sedangkan suaminya sudah menjabat sebagai bupati. Ismunandar sempat menyatakan ia tak mengintervensi apa pun meskipun istrinya memimpin DPRD Kutai Timur.

Sebab, keputusan DPRD bersifat kolektif kolegial.

"Enggak ada intervensi. Kebetulan istri saya terpilih sebagai ketua DPRD, saya bupati. Kami yakin jalankan tugas secara profesional," ujar Ismunandar.

Pria itu menyebutkan, selain istrinya, ada para wakil dan anggota DPRD Kutim sebanyak 45 orang tentu menjalankan tugas pengawasan ke kepada pemerintah daerah, fungsi penganggaran dan legislasi dengan baik. Ismunandar juga membantah tudingan dinasti politik di Kutai Timur.