Masuk Zona Kuning, Sekolah di Berau Diizinkan Belajar Dengan Tatap Muka, Bupati Ajukan 3 Opsi

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB- Pemerintah merilis 163 kabupaten atau kota yang diizinkan membuka sekolah untuk proses belajar mengajar dengan tatap muka.

Dari 163 kabupaten atau kota tersebut terdapat Kabupaten Berau, Kalimantan Timur yang disebut masuk zona kuning dan diizinkan membuka sekolah tatap muka.

Menanggapi hal tersebut Bupati Berau Muharram menyebutkan petunjuk teknis dari kementerian terkait pembukaan sekolah untuk belajar tatap muka sudah ada.

Namun, pembukaan sekolah untuk belajar tatap muka memunculkan kekhawatiran perkembangan pandemi Virus Corona ( covid-19 ) di Kabupaten Berau.

Muharram telah menyampaikan tiga opsi pembukaan sekolah di masa pandemi covid-19 dan hal itu diserahkan ke Kemenag dan Dinas Pendidikan untuk didiskusikan secara detail.

"Yang pertama membuka kembali semua sekolah namun hanya tiga jam pelajaran dan harus mengikuti protokol kesehatan, pertimbangannya agar semua siswa bisa masuk sekolah meski singkat waktunya agar ada edukasi yang disampaikan guru di sekolah," kata Muharram, Jumat (14/8/2020).

Baca juga: Putra Amien Rais Bertengkar dengan Wakil Ketua KPK Dalam Pesawat Garuda, Ini Penyebabnya

Baca juga: Kelakuan Sang Kades Usai Dana Desa Cair Terkuak, Berhari-hari Sewa PSK Cantik, Punya Panggilan Khas

"Karena selama ini mereka belajar daring tanpa ada penjelasan atau bimbingan dan edukasi guru yang mendalam sehingga dikhawatirkan berdampak pada siswa, paling tidak dengan dibukanya kembali sekolah mereka bisa belajar," tuturnya.

Opsi yang kedua, kata Muharram, pembukaan sekolah hanya wilayah pelosok yang tidak memiliki jaringan internet sehingga belajar daring tak dimungkinkan

"Sementara di kota yang kita anggap masih rawan tetap ditutup hingga betul-betul dianggap aman," ujarnya.

"Opsi ketiga berdasarkan kesepakatan sekolah masing-masing dengan komite sekolah juga orang tua misalnya Tanjung Redeb menyepakati sekolah masuk, maka sekolah tatap muka dibuka," ucapnya.

Orang nomor satu di Berau itu menambahkan hal tersebut masih sebatas opsi yang harus dibahas oleh Kemenag dan Dinas Pendidikan agar dibahas secara detail sebelum mengambil kebijakan. (*)