Wakil Indonesia di PBB Tak Tinggal Diam, Blak-Blakan Sebut PM Vanuatu Memalukan, Campuri Soal Papua
Wakil Indonesia di PBB tak tinggal diam, blak-blakan sebut PM Vanuatu memalukan, campuri soal Papua
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Wakil Indonesia di PBB tak tinggal diam, blak-blakan sebut PM Vanuatu memalukan, campuri soal Papua.
Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman terang-terangan menyinggung soal konflik Papua di sidang umum PBB.
Hal ini membuat perwakilan Indonesia untuk PBB Silvany Austin Pasaribu tak tinggal diam.
Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman ikut menyinggung persoalan yang terjadi di Indonesia, khususnya berkaitan dengan Papua.
Bob Loughman mengatakan bahwa terjadi tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua.
Momen tersebut terjadi dalam Sidang Majelis Umum Perserikatakan Bangsa Bangsa ( PBB) di markas PBB, Jenewa, Swiss, Jumat (25/9/2020).
• Seru, Live Streaming Trans 7 MotoGP Catalunya, Dovizioso Frustasi, Dibuntuti Fabio Quartararo
• Jadwal Liga 1 2020 Berubah, Laga Panas Derby Jatim Persebaya vs Arema FC, Jadwal Lengkap Klub Bonek
• Bursa Transfer Liga Italia, AC Milan Terancam Gigit Jari, Incaran Pioli Diburu 3 Klub Liga Inggris
• Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming RCTI AS Roma vs Juventus, Jangan Remehkan Duet Dzeko-Pedro
Diplomat Perwakilan Indonesia yang juga menghadiri Sidang PBB, Silvany Austin Pasaribu langsung menanggapi tegas pernyataan dari Bob Loughman.
Dalam kesempatan itu, dirinya mulanya meminta kepada Presiden Majelis Umum PBB untuk menggunakan hak jawabnya.
Silvany Austin mengaku sama sekali tidak membenarkan sikap dari delegasi Vanuatu tersebut.
Menurutnya, tidak sepantasnya suatu negara justru terlalu mencampuri persoalan negara lain.
Bahkan ia tidak segan menyebut sikap Bob Loughman itu memalukan dan terkesan seperti menggurui.
Sehingga telah melanggar prinsip dasar dari Piagam PBB.
"Saya gunakan hak jawab Indonesia atas pernyataan Vanuatu," ujar Silvany Austin, dalam acara Kabar Petang Siang 'tvOne', Jumat (25/9/2020).
"Memalukan, negara satu ini terus terobsesi tidak sehat untuk mengatur Indonesia," tegasnya.
"Jujur saya bingung, bisa-bisanya negara gurui negara lain abaikan prinsip dasar Piagam PBB."
