Baca tanpa iklan
Bambang menjelaskan, penertiban terhadap kader yang tidak searah dengan kebijakan partai, bukan diberikan sanksi tertulis maupun lisan, tetapi diarahkan agar satu suara.
"Tidak ada sanksi, tertib pikirannya, tertib barisannya," ucap Bambang.
Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning dengan tegas menolak divaksin covid-19.
Baca juga: Update Kasus Virus Corona Indonesia Pecah Rekor, Kematian Melonjak, Efikasi Vaksin Sinovac Diragukan
Penegasannya itu disampaikan langsung dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (12/1/2021).
Menurut Ribka, belum ada satupun pihak yang dapat memastikan keamanan vaksin covid-19 asal perusahaan China, Sinovac.
Ribka pun rela membayar jika ada sanksi bagi para pihak yang menolak untuk divaksin.
"Kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, mau pun sampai yang 63 tahun bisa divaksin.
Saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh tetap (saya tolak).
Misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta mending saya bayar, saya jual mobil kek," kata Ribka di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta.
"Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain," lanjutnya.
DPR Protes
Penerima vaksin covid-19 perdana telah dilakukan mulai dari Presiden hingga para tokoh.
Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mengungkapkan kekecewaannya lantaran tidak ada perwakilan pimpinan atau anggota DPR yang menerima vaksin covid-19 perdana pada Rabu (13/1/2021) ini.
Sementara, kata Nihayatul, pemerintah malah memberikan vaksin perdana kepada influencer yang disebut-sebut mewakili kalangan milenial.